PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson meraih penghargaan sebagai Penjabat Gubernur Terbaik Bidang Ekonomi Daerah Fiskal Tinggi pada ajang Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, di Ballroom Hotel Tribrata Dharmawangsa Jakarta, Jumat (30/8/2024) malam.
Kementerian Dalam Negeri bersama Tempo Media Group menyelenggarakan ajang Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah. Penghargaan ini diberikan kepada penjabat kepala daerah yang dinilai sukses dalam menjalankan tugas serta sebuah strategi untuk meningkatkan kinerja penjabat kepala daerah.
Penilaian kinerja Penjabat Kepala Daerah merupakan penilaian gabungan dari indeks kinerja 10 indikator prioritas yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, survei persepsi publik yang diselenggarakan Tempo Media dan penilaian oleh Dewan Juri.
Adapun kriteria Pj kepala daerah yang diikutsertakan dalam penilaian dimaksud adalah yang sudah dilakukan evaluasi kinerja oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada dua triwulan terakhir, selama periode 2023-2024. Pada bidang ekonomi, indikator yang dinilai adalah capaian pada pengendalian inflasi, pdmbinaan BUMD dan realisasi anggaran.
Kemudian, sistem penilaian dilakukan dalam tiga tahap pertama berdasarkan data 10 Indeks Prioritas yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, kemudian Survei persepsi publik yang dilakukan Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT), serta insight berupa presentasi dan tanya jawab penjabat kepala daerah dengan juri.
Hal ini karena sosok kepala daerah memegang peranan sangat vital dalam sistem pemerintahan yang berada di garis terdepan dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Kita sangat bersyukur dengan dianugerahi penghargaan yang diberikan Kemendagri sebagai salah satu kepala daerah dengan kinerja terbaik kategori Pj Gubernur Terbaik Bidang Ekonomi Daerah Fiskal Tinggi dan ini menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Barat,” ucap Pj Gubernur Harisson usai menerima penghargaan tersebut.
Tak hanya itu, beberapa capaian positif Pj Gubernur Harisson, yang berhasil menekan angka inflasi, pada tahap pertama periode September-Desember 2023, inflasi berada pada angka 2,02% sedangkan saat ini terkendali pada angka 1,58% yang menempatkan Kalimantan Barat pada urutan ke-6 inflasi terendah di Indonesia.
Kemudian, dalam pembinaan BUMD, pada tahap pertama di tahun 2023, dari 3 BUMD yang dimiliki, 2 berada pada kategori sehat sedangkan 1 BUMD berada pada kategori tidak sehat.
“Saat ini ketiga BUMD yang ada (Bank Kalbar, PT Jamkrida serta Perumda Aneka Usaha) semua berada pada kategori sehat,” ujarnya.
Kemudian terkait angka pengangguran, telah mengalami penurunan sebesar 0,85% dari angka 5,05% menjadi 4,20%, kemiskinan ekstrem, dari sebesar 1,41% di awal periode, saat ini sudah berada pada 0,57%.
Untuk penyerapan anggaran, hingga saat ini sudah mencapai angka 50%, dengan beberapa Inovasi yang dilakukan berhasil menekan angka Prevalensi Stunting dari angka 15,66% menjadi 14,03%, serta pada sektor Layanan Publik berdasarkan indeks kepuasan konsumen (IKM) berada pada kategori sangat baik, dari angka 98,28 menjadi 99,90%.
Di samping itu, Pj Gubernur juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh media Tempo, sehingga memotivasi Pemprov Kalbar untuk terus konsisten dan bekerja dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Apresiasi akan menjadi acuan dalam memicu dan memacu Pemprov Kalbar untuk lebih baik dengan melahirkan inovasi-inovasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan ekspose media terhadap kinerja pemerintah daerah membantu kementerian dalam mengawasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Kategori-kategori yang masuk dalam apresiasi ini sangat berhubungan dengan apa yang kami evaluasi dan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Tito.
Apresiasi untuk pemerintah daerah ini bukan sebuah kompetisi. Namun demikian, Tempo mempertimbangkan berbagai indikator dan menggunakan data sekunder dari sejumlah lembaga.
Seperti Badan Pusat Statistis (BPS), data Indeks Masyarakat Digital Indonesia dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengecekan pada Indeks Elektronifikasi Transaksi Keuangan Daerah yang dilansir Bank Indonesia melalui kantor-kantor perwakilannya di berbagai daerah, dan berbagai sumber lainnya untuk mengetahui perkembangan kinerja pemerintah daerah.
Untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud pengakuan atas pencapaian dan prestasi Pj gubernur dan bupati/wali kota dalam menjalankan tugasnya saat ini.
Saat ini Indonesia memiliki 552 pemerintah daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Dari total daerah tersebut, terdapat 275 daerah yang dipimpin oleh Pj gubernur, bupati, dan wali kota. Dari ratusan pj kepala daerah itu, terpilih 17 pj bupati dan wali kota, serta 16 Pj Gubernur.
