PONTIANAK INFORMASI – DPRD Provinsi Kalimantan Barat menerima aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Kalbar Menggugat di Kantor DPRD Kalbar, Kamis (26/2/2026). Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai organisasi dan berlangsung tertib serta kondusif.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh tiga pimpinan DPRD Kalbar, yakni Hadijah Fitriah, Prabasa Anantatur, dan Nofal Nofiendra, bersama Ketua Komisi I Zulfydar Zaidar Mochtar.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi total program MBG, reformasi Polri, peningkatan kualitas pendidikan, hingga dorongan agar Pemerintah Provinsi Kalbar lebih serius meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Isu kesehatan dan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam penyampaian aspirasi tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan ke komisi-komisi sesuai bidangnya untuk dibahas lebih lanjut melalui rapat kerja.
“Kami mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi secara baik dan tetap menjaga situasi tetap kondusif. Semua masukan ini akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan DPRD provinsi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki lima komisi yang masing-masing membidangi persoalan berbeda, seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Karena itu, setiap aspirasi akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi.
Prabasa mencontohkan, persoalan pendidikan juga harus dilihat sesuai tanggung jawab pemerintah. Untuk jenjang SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara SMA dan SMK berada di bawah pemerintah provinsi.
Begitu juga dengan infrastruktur jalan. Jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten memiliki tanggung jawab berbeda, sehingga perlu dicek terlebih dahulu status kewenangannya sebelum ditindaklanjuti.
Ia juga menyinggung soal kondisi jalan Trans Kalimantan yang belakangan sering terjadi kecelakaan. Menurutnya, jalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat karena berstatus jalan nasional.
Selain itu, DPRD Kalbar juga mendukung langkah pemerintah provinsi dalam mempercepat perbaikan jalan rusak melalui sistem Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ), sehingga kerusakan tidak perlu menunggu waktu lama untuk diperbaiki.
Prabasa menambahkan, fokus pemerintah provinsi saat ini adalah peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai upaya mendorong kenaikan IPM di Kalbar.
“Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Aspirasi yang masuk hari ini maupun sebelumnya tentu akan kami bahas dan tindak lanjuti bersama,” pungkasnya.
