Pontianak – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) atas keberhasilannya dalam pengarusutamaan gender. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak Multi Juto Bhatarendro berharap tidak ditemukan lagi kasus kesenjangan gender di semua lini pembangunan di kotanya.
“Kita berharap tidak akan ada lagi persoalan kesenjangan gender dalam semua lini pembangunan,” ucapnya seusai acara penyerahan penghargaan predikat yang digelar secara virtual di Pontive Center, dikutip dari Rilis Prokopim Pemkot Pontianak, Rabu (13/10/2021).,
Sebelumnya, Multi menjelaskan bahwa penghargaan APE yang disematkan kepada Kota Pontianak ini bentuk apresiasi atas implementasi Pemkot Pontianak yang fokus dalam menentukan strategi pembangunan ke arah kesetaraan gender.
Multi menambahkan, dalam pengarusutamaan gender, Pemkot Pontianak melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi serta monitoring secara kontinyu.
Semua itu tidak bisa diciptakan dalam waktu singkat, penghargaan APE yang diraih saat ini melalui proses panjang, sambungnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Kota Pontianak mendapatkan predikat Pratama dalam pengarustamaan gender. Tahun 2021 ini meningkat menjadi Madya.
Multi pun berharap ke depannya predikat Madya yang diberikan tahun ini bisa naik ke tingkat utama hingga Mentor.
“Tidak menutup kemungkinan kita menjadi mentor karena kita inginnya membina kabupaten/kota yang sekarang ini belum mendapatkan penghargaan APE,” pungkas dia.
Menurut Multi, ke depan pembangunan tidak hanya dilihat dari perbedaan jenis kelamin, tetapi semua sudah setara dan pengarusutamaan gender. Hal ini tergambar dari data yang terpilah. Misalnya dari komposisi ASN, jumlahnya cenderung lebih banyak kaum perempuan. Demikian pula pejabat struktural, camat, lurah cukup banyak perempuan. Bahkan OPD-OPD yang mempunyai beban cukup berat seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan diisi oleh pejabat perempuan.
“Masyarakat tidak boleh membedakan jenis kelamin pada profesi-profesi yang ada,” tutupnya.
Di Provinsi Kalbar, baru dua daerah yang mendapat penghargaan APE dari Kementerian PP-PA yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.