Firli Bahuri Ditetapkan Jadi Tersangka Pemerasan, Ganjar-Mahfud: Itu Peringatan

Ketua KPK, Firli Bahuri menegaskan KPK masih ada. (CNN Indonesia)

PONTIANAK INFORMASI, POLITIK – Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memberikan tanggapan terhadap penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dalam pernyataannya di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Kamis, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Firli Bahuri merupakan sebuah peringatan bagi semua pihak.

“Kalau urusan hukumnya kami serahkan pada penegak hukum, tapi ini peringatan buat kita semuanya bahwa kekuasaan itu umumnya kecenderungan korupsi. Power tends to corrupt itu ada,” kata Ganjar.

Ganjar Pranowo juga menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia sesuai dengan program ‘Gaspol’. Ia memperingatkan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan tegas tanpa mengkhianati semangat reformasi.

“Maka, seperti yang kami sampaikan tadi, ini harus disikat habis karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada yang disampaikan pada 98, Reformasi,” tegasnya.

Sementara itu, Mahfud MD juga menanggapi situasi tersebut dengan menyerahkan proses hukum Firli Bahuri kepada penegakan hukum.

“Itu biar proses hukum,” ujar Mahfud.

Pada Rabu malam (22/11), Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara pada Rabu.

“Telah dilaksanakan gelar perkara, dengan hasil ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku ketua KPK RI sebagai tersangka, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023,” kata Ade Safri. (ad)