Inspektur Kota Pontianak Trisnawati menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBD harus dipastikan tepat sasaran dan tidak boleh berubah menjadi celah korupsi.

“Hibah dan bansos bukan hadiah. Ini alat kebijakan untuk menekan kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan. Karena itu harus akuntabel, transparan, dan bebas intervensi,” ujarnya.

Ia menyoroti kondisi fiskal daerah saat ini menuntut penggunaan anggaran jauh lebih efisien, terutama setelah penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional. Situasi ini membuat prioritas penyaluran hibah harus lebih selektif, berbasis kebutuhan publik, bukan kedekatan politik atau hubungan personal.

Selain perlindungan sosial, dana hibah disebut berperan dalam peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, penguatan modal usaha produktif, serta pembangunan sarana publik. Namun, seluruh proses wajib melalui mekanisme verifikasi yang ketat dan terdokumentasi dari tahap pengajuan hingga pelaporan.

Trisnawati juga meminta perangkat daerah memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama agar penerima tepat kategori dan sesuai kondisi faktual lapangan.

“Kesalahan verifikasi sekecil apa pun dapat berdampak besar. Kita harus mengawal ini bersama,” tegasnya.

Sosialisasi turut menghadirkan BPK Perwakilan Kalimantan Barat sebagai pembicara teknis guna memperjelas standar tata kelola, serta memberikan contoh praktik baik dan kasus yang perlu dihindari.

“Melalui pertemuan ini, Pemkot berharap distribusi hibah dan bansos tidak hanya terserap secara administrasi, tetapi benar-benar meninggalkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat,” tutup Trisnawati.

The post Pemkot Perketat Penyaluran Hibah dan Bansos, Inspektorat Pastikan Tak Ada Celah Korupsi appeared first on Pontianak Informasi.

Dalam forum tersebut, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan komitmen Indonesia untuk menempatkan dana sebesar 1 hingga 2,5 persen dari dividen BUMN ke Danantara Trust Fund.

Setiap tahun, Danantara akan mengelola dana minimal 100 juta dolar AS, dengan target mencapai 1 miliar dolar AS dalam lima hingga enam tahun ke depan. Dana ini akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan visi filantropi Bill Gates melalui Gates Foundation.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga secara terbuka mengundang Bill Gates untuk duduk di dewan penasihat Danantara bersama Ray Dalio, sahabat Gates yang telah lebih dulu bergabung. Budi menyampaikan harapan agar pengalaman dan jaringan Gates dapat membangun kepercayaan global terhadap Danantara, sehingga dana filantropi internasional dan nasional dapat dikelola lebih transparan dan berdampak langsung di Indonesia.

Prabowo menegaskan, kolaborasi dengan Gates Foundation dan para tokoh dunia diharapkan mampu memperkuat ekosistem investasi sosial di Indonesia, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kesehatan.

The post Prabowo Ajak Bill Gates Investasi dan Duduk di Dewan Penasihat Dana Abadi Danantara appeared first on Pontianak Informasi.

Data yang dirilis pada Kamis, 17 Oktober 2024, menunjukkan bahwa realisasi belanja hibah sarana dan prasarana spiritual di Kabupaten Sanggau terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, hibah yang dikucurkan mencapai Rp 5,4 miliar untuk 30 penerima. Angka tersebut naik signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp10,16 miliar dengan 40 penerima, dan kembali meningkat pada 2023 mencapai Rp11,12 miliar untuk 48 penerima.

Salah satu bantuan terbesar yang diberikan adalah untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi di Kabupaten Sanggau pada 2023, dengan total hibah sebesar Rp 5 miliar. Selain itu, hibah juga diberikan kepada Gereja Paroki Santo Alfonsus Maria De Liguori Bonti sebesar Rp 800 juta dan Gereja Katolik Santo Yohanes Pembaptis di Desa Rambin, Kecamatan Kapuas, sebesar Rp500 juta.

Menanggapi narasi yang menyebutkan Kabupaten Sanggau tidak mendapatkan dana hibah, Ketua Relawan Pendekar Kapuas Raya, Radimin Robi Tuoh Melahui, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Ia memastikan bahwa di bawah kepemimpinan Sutarmidji, Kabupaten Sanggau tetap mendapatkan perhatian proporsional, termasuk soal hibah.

“Pernyataan bahwa Sanggau tidak mendapatkan hibah adalah pembohongan publik. Pak Sutarmidji tidak pernah membeda-bedakan masyarakat Kalbar,” tegas Radimin.

Husni, Koordinator Relawan Satu Barisan, turut mendukung pernyataan ini. Ia menegaskan bahwa tidak hanya hibah yang terus diberikan, tetapi juga berbagai pembangunan infrastruktur terlihat nyata di Kabupaten Sanggau. Beberapa di antaranya adalah pembangunan Taman Arong’k Belopa di pusat Kota Sanggau, revitalisasi kawasan Keraton Surya Negara, serta waterfront yang dibangun melalui APBD provinsi dan sharing anggaran dengan Pemkab Sanggau.

Selain itu, Husni menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir, Pemprov Kalbar juga membangun enam unit sekolah baru di Sanggau, termasuk SMAN 3 Meliau, SMAN 1 Parindu, SMKN 1 Tayan Hulu, dan lainnya.

“Tidak mungkin pembangunan sebanyak itu tidak diketahui oleh masyarakat,” tambahnya.

Dari data Dinas PUPR Kalbar, sejak 2019 hingga 2024, anggaran sebesar Rp150,3 miliar telah dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan provinsi di Kabupaten Sanggau, mencakup empat ruas jalan sepanjang 194,29 kilometer. Husni menekankan bahwa klaim-klaim yang tidak berdasar harus didukung oleh fakta, mengingat masyarakat saat ini lebih cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

The post Deretan Fakta Dana Hibah untuk Sanggau Selama Sutarmidji Menjabat Gubernur Kalbar appeared first on Pontianak Informasi.