Temuan itu diketahui oleh pihak dinas sosial setelah melakukan verifikasi validasi data kembali dari 39 ribu penerima BLT warga Kota Pontianak.

“Total yang tidak layak ini ada 12.624 (warga) di tahap 1, kemudian 894 (warga) di tahap 2, dari total keseluruhan 39.061 keluarga yang kita lakukan verifikasi validasi data,” ujar Plt Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, saat ditemui di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, pada Rabu, 19 November 2025.

Trisnawati menjelaskan selain indikasi penyalahgunaan dana untuk judi online, ada 10 indikator kelayakan yang digunakan untuk menentukan apakah penerima masih berhak mendapatkan bantuan atau tidak.

“Tidak layak itu dikarenakan ada yang terindikasi dia judol, terindikasi dia meninggal dunia, atau tidak layak karena pendapatannya karena status pekerjaannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Trisnawati mengatakan untuk proses verifikasi dilakukan oleh 49 ESDM PKH yang tersebar di seluruh kelurahan. Kewajiban verifikasi rutin juga ditegaskan dalam Rakornas bersama Menteri BPS RI, bahwa daerah harus memperbarui data setiap tahun.

“Alhamdulillah Pemerintah Kota Pontianak sudah mengalokasikan anggaran untuk melakukan verifikasi validasi data di lapangan. Memang itu tidak mudah karena kita harus menjangkau itu semuanya, dan kita juga perlu masukan dari masyarakat juga untuk bisa memberikan informasi, jika ditemukan masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan,” ungkap Trisnawati.

Ia menyebutkan, Dinas Sosial Kota Pontianak sudah memiliki aplikasi untuk Ground Check dan mendata sebanyak 29 item pertanyaan. Ke depan Dinas Sosial Kota Pontianak juga akan berkolaborasi dengan BPS Kota Pontianak agar beberapa fitur dapat diintegrasikan ke aplikasi BPS.

“Bagi yang bermain judol akan diberikan kesempatan sekali lagi, karena yang melakukan judol 1 anggota keluarga bisa, tetapi orang tuanya kemungkinan tidak. Untuk sekarang memang diberhentikan, tapi untuk ke depannya pastinya akan diverifikasi ulang,” pungkasnya.

The post 13 Ribu Warga Pontianak Dicoret dari Penerima BLT, Ada yang Terindikasi Pakai untuk Judi Online appeared first on Pontianak Informasi.

Hal itu disampaikan oleh Gus Ipul, saat mengunjungi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar, Pontianak, Rabu (22/10/25).

“Sudah ada datanya, 600 ribu lebih yang dapat bansos digunakan untuk main judol,” ungkapnya.

Gus Ipul tegas menyatakan pemerintah tidak akan mentolerir penyalahgunaan bansos untuk kegiatan judi online (judol). Jika ditemukan rekening penerima manfaat itu akan dibekukan atau diblokir.

“Kita telah tindaklanjuti tidak lagi diberi bansos,” tegasnya.

Meski begitu, ia menyatakan pemerintah tetap memberi peluang reaktivasi bagi penerima yang benar-benar membutuhkan bantuan namun sebelumnya terblokir karena indikasi judi online.

“Tetapi bagi yang sangat membutuhkan, kami buka kesempatan lagi untuk bisa reaktivasi yang benar-benar membutuhkan. Tapi harapan kami jangan sampai bansos ini digunakan judol,” ujarnya.

Gus Ipul sebut reaktivasi data bisa dilakukan melalui jalur resmi. “bisa dilakuakn lewat puskesos, operator desa atau operator dinas sosial,” tambahnya.

Namun, Saifullah menegaskan, apabila penerima yang sudah direaktivasi kembali terbukti melakukan aktivitas judi online, maka hak mereka sebagai penerima bantuan akan dicabut permanen.

“Tidak akan diberikan lagi selamanya,” tegasnya.

The post Mensos Gus Ipul Sebut 600 Ribu Penerima Bansos Gunakan untuk Main Judol appeared first on Pontianak Informasi.

Budi Arie secara tegas membantah tuduhan menerima jatah dari praktik judi online. Ia menyatakan bahwa praktik tersebut sudah ada sebelum dirinya menjabat dan menegaskan tidak pernah menerima uang dari aktivitas ilegal tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Budi Arie mengungkapkan bahwa tudingan tersebut merupakan narasi jahat yang berusaha menjatuhkan harkat dan martabatnya.

Lebih lanjut, Budi Arie mengaku pernah mendapat godaan dari seorang politisi untuk terlibat dalam bisnis judi online. Ia mengaku ditawari untuk melindungi situs judi yang seharusnya diblokir, namun dengan tegas menolak tawaran tersebut. Politisi yang menawarkan disebutnya sebagai “Partai Mitra Judol,” yang menurut Budi Arie berusaha mengaitkannya dalam bisnis ilegal tersebut.

Dalam persidangan, salah satu terdakwa utama, Zulkarnaen Apriliantony, juga membantah keterlibatan Budi Arie. Zulkarnaen menegaskan bahwa aktivitas penjagaan situs judi online yang dijalankan para terdakwa berada di luar pengetahuan Budi Arie. Ia bahkan menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas kasus tersebut dan menegaskan bahwa Budi Arie tidak menerima apa pun dari judi online.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pencantuman nama Budi Arie dalam dakwaan didasarkan pada fakta hukum dari berkas penyidikan, bukan spekulasi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyatakan bahwa jaksa penuntut umum hanya menyusun dakwaan berdasarkan hasil kerja penyidik.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi dan praktik mafia judi online yang merajalela di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Proses hukum terus berjalan dan publik menunggu perkembangan selanjutnya untuk mengungkap fakta secara transparan dan adil.

The post Budi Arie Setiadi Bantah Keterlibatan dalam Kasus Judi Online, Klaim Ditawarkan Bisnis Judi oleh Politisi appeared first on Pontianak Informasi.