Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengumumkan bahwa larangan perjalanan ini termasuk Level 4, tingkat tertinggi dalam peringatan perjalanan. Warga Korea yang nekat mengunjungi wilayah tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Paspor dan aturan terkait. “Warga negara yang berencana bepergian ke wilayah tersebut sangat disarankan untuk membatalkan perjalanan mereka,” ujar Kementerian Luar Negeri.

Langkah ini menyusul tragedi pada bulan Agustus lalu, di mana seorang mahasiswa Korea berusia 22 tahun ditemukan meninggal setelah disiksa kelompok kriminal di dekat Pegunungan Bokor, Provinsi Kampot. Kamboja sendiri telah menangkap tiga pria warga negara China yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan dan penipuan online ini.

Tidak hanya itu, lebih dari 60 warga Korea Selatan diketahui masih ditahan setelah dilakukan operasi penindakan terhadap jaringan penipuan daring di Kamboja, sementara sekitar 80 orang lainnya belum diketahui keberadaannya. Menanggapi hal itu, Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac menyatakan, “Kami sedang berupaya memastikan pemulangan mereka paling lambat akhir pekan ini.”

Kementerian juga mengeluarkan peringatan khusus untuk warga Korea yang berada di Provinsi Sihanoukville agar segera meninggalkan wilayah tersebut karena tingginya konsentrasi aktivitas kriminal. Pemerintah Korea Selatan juga menempatkan klasifikasi “kode hitam” atau larangan perjalanan di wilayah-wilayah yang dianggap berbahaya tersebut.

Sejumlah warga Korea diduga terperangkap dalam jaringan kompleks penipuan di Kamboja, yang melibatkan lebih dari 200 ribu orang dari berbagai negara. “Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Korea Selatan menjadi bagian dari jaringan penipuan ini,” kata Wi Sung-lac, Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan.

Larangan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Korea Selatan dalam melindungi warganya dari praktek penipuan dan tindak kekerasan di luar negeri, terutama di wilayah-wilayah rawan di Kamboja yang selama ini belum mendapat perhatian serius. Pemerintah terus memantau situasi dan melakukan langkah-langkah evakuasi serta perlindungan bagi warga negaranya di sana.

The post Korea Selatan Melarang Warganya Bepergian ke Kamboja Karena Maraknya Penipuan dan Kekerasan appeared first on Pontianak Informasi.

Surat tersebut berisi permintaan agar konflik yang telah menimbulkan bentrokan bersenjata dan korban jiwa ini segera dibahas dalam forum Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama mencapai kesepakatan gencatan senjata antara kedua negara. Informasi ini disampaikan melalui briefing Menlu Kamboja, Prak Sokhonn, kepada para diplomat asing di Phnom Penh yang juga dihadiri oleh Duta Besar Indonesia di Kamboja, Santo Darmosumarto, dilansir dari IDN Times.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, secara terang-terangan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan khusus guna menghentikan apa yang disebutnya sebagai agresi militer terencana oleh angkatan bersenjata Thailand.

Surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan PBB dan Ketua ASEAN tahun ini, yakni Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, menyoroti serangan-serangan yang terjadi di beberapa posisi Kamboja, termasuk kuil-kuil bersejarah di wilayah Preah Vihear dan Oddar Meanchey. Hun Manet menyatakan, “Kamboja mengutuk sekeras-kerasnya dan menyatakan kemarahannya yang mendalam atas agresi militer yang tidak beralasan dan terencana”.

Dalam surat dan pernyataannya, Hun Manet juga mengingatkan bahwa serangan militer tersebut jelas melanggar prinsip-prinsip non-agresi dan penyelesaian damai yang menjadi dasar hukum internasional serta konvensi ASEAN. Dia menegaskan bahwa Kamboja menginginkan penyelesaian damai dengan menolak kekerasan yang terjadi, sekaligus meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat untuk menghentikan tindakan agresi tersebut. Hal ini juga diungkapkan dalam laporan Republika yang menulis bahwa surat tersebut diharapkan dapat diedarkan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan PBB.

Duta Besar Kamboja untuk PBB, Chhea Keo, menyampaikan di pertemuan Dewan Keamanan bahwa Kamboja menyerukan gencatan senjata segera tanpa syarat dan mengajak kedua pihak untuk menempuh penyelesaian damai atas sengketa perbatasan. Ia juga mempertanyakan tuduhan dari Thailand yang menyebut Kamboja sebagai pihak pemicu konflik, dengan menekankan bahwa Thailand adalah kekuatan militer besar di kawasan sedangkan Kamboja adalah negara kecil yang mengutamakan perdamaian.

Setelah dua hari bentrokan bersenjata yang melibatkan penggunaan jet tempur, artileri, dan tank, kerusakan dan korban jiwa di kedua belah pihak semakin bertambah. Permintaan gencatan senjata dari pihak Kamboja disampaikan melalui Duta Besar mereka di PBB sebagai respons atas eskalasi konflik yang telah menyebabkan evakuasi massal dan korban sipil serta militer. Thailand sendiri menyatakan keterbukaan untuk penyelesaian diplomatik, termasuk opsi mediasi oleh ASEAN, meski solusi tetap diharapkan melalui perundingan bilateral langsung.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua ASEAN 2025, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, mengimbau kedua pemimpin negara untuk segera menerapkan gencatan senjata guna mencegah eskalasi lebih jauh dan membuka ruang dialog damai. Anwar menyatakan, “Saya menyambut baik sinyal positif dan kesediaan yang ditunjukkan oleh Bangkok dan Phnom Penh dalam mempertimbangkan masalah ini,” dikutip dari IDN Times. Malaysia juga siap memfasilitasi proses perdamaian dengan semangat persatuan dan tanggung jawab bersama ASEAN.

Hingga kini, belum ada pernyataan bersama resmi dari ASEAN sebagai organisasi, namun ketegangan di perbatasan terus menjadi perhatian serius komunitas internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB yang telah menggelar rapat darurat untuk membahas konflik tersebut.

Kamboja berharap diplomasi ini dapat menjadi jalan keluar damai agar sengketa yang sudah lama berlarut tidak berubah menjadi perang berkepanjangan yang merugikan kawasan.

The post Ketegangan di Perbatasan, Kamboja Kirim Surat Resmi ke PBB dan ASEAN Tuntut Penyelesaian Damai dengan Thailand appeared first on Pontianak Informasi.

Menurut laporan CNN Indonesia, pemerintah Kamboja menuduh Thailand sebagai pemicu eskalasi, menyusul insiden penyerangan terhadap seorang prajurit Kamboja di kompleks Candi Ta Muen Thom. “Ini adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan kebenaran sejarah. Candi Ta Moan Thom merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya bangsa kami, dan klaim kami atas wilayah itu telah diakui dalam Konvensi Prancis-Siam 1907,” tegas pemerintah Kamboja.

Sebaliknya, militer Thailand menuding Kamboja-lah yang pertama kali menyerang posisi Thailand menggunakan artileri dan roket, hingga menewaskan 13 warga sipil dan seorang tentara di pihak Thailand. “Pasukan Kamboja melakukan serangan yang menyasar warga sipil. Kami merespons untuk mempertahankan wilayah dan keselamatan masyarakat,” ujar Ritcha Suksuwanon, wakil juru bicara Angkatan Darat Thailand, yang dikutip oleh Reuters.

Situasi semakin memanas setelah Thailand melancarkan serangan udara menggunakan jet tempur F-16 ke posisi militer Kamboja sebagai balasan atas serangan roket dan tembakan artileri yang sebelumnya diluncurkan pihak Phnom Penh. Bentrokan sengit tercatat terjadi di banyak titik sepanjang garis perbatasan, di antaranya di Provinsi Surin, Sisaket, dan kawasan Kuil Ta Moan Thom.

Krisis ini mendorong evakuasi besar-besaran; lebih dari 40.000 warga dari 86 desa harus mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman sebagaimana disampaikan pejabat Thailand. Sementara di sisi Kamboja, serangan balasan diklaim sebagai langkah mempertahankan diri atas provokasi dari Thailand. Pemerintah Kamboja secara resmi membawa kasus ini ke Dewan Keamanan PBB, menyebut konflik mengancam perdamaian kawasan.

Kedua negara kini saling menarik duta besar dan menurunkan tingkat hubungan diplomatik. Bahkan, akses perbatasan sepenuhnya ditutup oleh Thailand, sedangkan Kamboja mendesak Thailand untuk “segera menghentikan semua aksi militer dan menarik pasukan ke wilayahnya sendiri” demi keamanan rakyat mereka, sesuai dengan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Kamboja.

Konflik perbatasan ini menyoroti sengketa sejarah yang sudah berlangsung selama lebih dari satu abad, diwarnai saling klaim wilayah dan warisan budaya, serta persaingan geopolitik. Di tengah kondisi yang kian genting, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kedua negara untuk menahan diri dan menyelesaikan masalah melalui dialog damai. “Pertempuran harus dihentikan terlebih dahulu sebelum negosiasi dengan Kamboja,” ujar Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, dalam konferensi pers yang dikutip Reuters melalui CNN Indonesia.

The post Ketegangan Memuncak: Konflik Bersejarah Thailand-Kamboja di Perbatasan Makin Membara appeared first on Pontianak Informasi.