Penangkapan dilakukan pada Minggu (29/6/2025) sore usai laporan resmi diterima pihak kepolisian.

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Adhe Hariadi mengatakan pihaknya menerima laporan dugaan tindak asusila tersebut pada Rabu (26/06/2025). Laporan ini bermula dari aduan SN (46), ibu kandung salah satu korban, pada 26 Juni 2025.

SN melaporkan anaknya dilecehkan di salah satu hotel di Jalan Gajah Mada, Pontianak Selatan.

“Kami segera melakukan penyelidikan, memeriksa keterangan korban, saksi, dan mengumpulkan bukti-bukti. Pada Minggu malam, pelaku berhasil kami amankan,”katanya Senin (30/6/2025).

S kini ditahan di Rutan Polresta Pontianak untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga tidak menutup kemungkinan adanya korban tambahan, mengingat kasus ini masih terus didalami.

Berdasarkan penyelidikan sementara, SU diduga melakukan pencabulan di beberapa lokasi, termasuk salah satu hotel di Kota Pontianak. Korban merupakan remaja putri dari kalangan kurang mampu yang tinggal di panti sosial tersebut.

“Mereka adalah anak-anak terlantar dan kurang mampu yang seharusnya mendapat perlindungan, justru menjadi korban kejahatan,” tegas Adhe.

Saat ini, SU telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

The post Oknum PNS Dinsos Kalbar Diduga Cabuli 6 Remaja Panti Sosial Ditangkap appeared first on Pontianak Informasi.

SK Pengangkatan ini diserahkan secara simbolis oleh Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Selasa (2/4/2024).

Adapun rincian PPPK yang menerima SK Pengangkatan di antaranya 572 tenaga guru, 213 tenaga kesehatan dan 65 tenaga teknis. Kepada pegawai yang baru menerima SK, Ani berpesan agar menjaga kedisiplinan serta bertugas sesuai peraturan berlaku.

“Saya harap dapat bekerja serius karena memang diperlakukan hukuman disiplin, jadi kalau tidak masuk gajinya boleh tidak dibayar, kalau tidak masuk 28 hari bisa dipecat. Mereka dikontrak lima tahun tapi dievaluasi setiap satu tahun, dan wajib mengisi Sasaran Kinerja Pemerintah (SKP),” terangnya usai acara.

Untuk mengisi kekurangan tenaga di beberapa instansi, Pemkot Pontianak telah mengusulkan 1.215 formasi CASN, baik PNS dan PPPK untuk formasi tahun 2024. Sampai saat ini, sebut Ani, pihaknya masih menunggu jadwal seleksi CASN dari pemerintah pusat.

“Sekarang kita masih menunggu jadwalnya, tapi yang kita lakukan saat ini masih mengusulkan formasi yang sesuai dengan pendidikan dan pengalaman kerja tenaga kerja di lingkungan Pemkot Pontianak, mudah-mudahan bisa terserap semuanya,” harapnya.

Ia memaparkan beberapa perbedaan antara PNS dan PPPK. Ani menjelaskan, perbedaan tersebut seperti penerimaan pensiunan, tugas belajar, kenaikan pangkat, cuti alasan penting serta mutasi yang hanya menjadi hak PNS. Kendati demikian, dirinya optimis ke depan pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama kepada PPPK dengan langkah lain.

“Pada dasarnya haknya hampir sama, seperti tunjangan baik PNS dan PPPK sama-sama mendapatkan hak tunjangan dari pemerintah daerah,” katanya.

Indah Kartika (38) Arsiparis PPPK yang sebelumnya telah mengabdi 18 tahun sebagai tenaga honorer di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak, berbagi pengalamannya berjuang mendapatkan status ASN. Berbagai tantangan dilewati, baik dari sisi akademis, teknis hingga administrasi. Dirinya senang bisa lulus menjadi PPPK di lingkungan Pemkot Pontianak dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Perjuangannya ikut tes, berat harus belajar lagi. Pesan Pak Pj Wali Kota bahwa kita harus rajin bekerja dan disiplin,” ucapnya. (ap)

The post 850 PPPK Terima SK Pengangkatan, Ani Pesan Jaga Disiplin appeared first on Pontianak Informasi.