Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta pengenalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P-2 Kota Pontianak dengan sistem pembayaran berbasis QRIS di Aming Coffee Podomoro, Sabtu (18/10/2025).

“Melalui digitalisasi, kita ingin mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.

Bahasan mengungkapkan, berdasarkan perubahan APBD Kota Pontianak tahun 2025, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah ditetapkan sebesar Rp532,9 miliar, sementara dari retribusi daerah sebesar Rp151,1 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, kata dia, Pemerintah Kota Pontianak dituntut bekerja secara profesional dan inovatif.

“Kita harus menyusun strategi yang cantik agar proses pemungutan pajak dan retribusi dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Di sisi lain, masyarakat juga harus mendapatkan layanan yang mudah, cepat, dan murah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bahasan juga menjelaskan pemanfaatan pajak dan retribusi daerah yang selama ini digunakan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur, lingkungan hidup dan ekonomi.

Di bidang pendidikan, pajak digunakan untuk penyediaan sarana prasarana dan beasiswa bagi siswa tidak mampu. Di bidang kesehatan, digunakan untuk sarana pelayanan kesehatan dan pembiayaan BPJS bagi masyarakat yang belum tercakup.

“Sementara di sektor infrastruktur, digunakan untuk membangun jalan, drainase dan penerangan jalan umum,” terangnya.

Bahasan pun memberikan lima arahan penting bagi TP2DD Kota Pontianak. Pertama, menyusun roadmap atau rencana kerja yang jelas dan terukur. Kedua, memperluas kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong kemudahan transaksi non-tunai. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan TP2DD dan instansi terkait. Keempat, terus melakukan sosialisasi dan literasi digital kepada masyarakat. Dan kelima, memberikan insentif bagi pihak yang mendukung digitalisasi daerah.

Menurutnya, percepatan digitalisasi daerah tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan sinergi dari seluruh pihak terkait.

“Melalui kolaborasi semua pihak dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi, kita berharap dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

The post Bayar PBB Kini Bisa dengan QRIS, Upaya Pemkot Dorong Digitalisasi Daerah appeared first on Pontianak Informasi.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan pentingnya inovasi agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan digital.

“Digitalisasi pembayaran perlu kita dorong. Misalnya dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang menggunakan QRIS saat berbelanja, bisa berupa kupon undian atau hadiah langsung seperti tumbler dan gantungan kunci,” ujarnya, usai memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula SSA Kantor Wali Kota, Jumat (22/8/2025).

Ia menambahkan, inovasi ini bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Untuk itu, Wali Kota meminta seluruh jajaran terkait, mulai dari Sekretaris Daerah, kepala badan keuangan, asisten ekonomi dan pembangunan, hingga tim teknis, agar bekerja lebih keras dan berkoordinasi secara efektif.

“Kota Pontianak seharusnya bisa memperoleh capaian yang lebih tinggi. Saatnya kita serius menindaklanjuti ini,” sambungnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, Ruli Sudira, menjelaskan sejumlah program digitalisasi terus berjalan, mulai dari implementasi service API SNAP, Virtual Account, hingga QRIS untuk pembayaran PBB-P2, BPHTB, pajak daerah lainnya, serta retribusi.

“Melalui aplikasi E-Ponti, masyarakat kini bisa melakukan berbagai jenis pembayaran secara lebih cepat dan praktis,” ujarnya.

Ia menambahkan, multipayment dengan QRIS Merchant juga telah diterapkan di berbagai sektor, seperti parkir Alun-Alun Kapuas, sewa bus BRT, sewa lapangan olahraga, kolam renang, rumah potong hewan, hingga retribusi penyedotan limbah tinja.

Bahkan, retribusi kios atau lapak pasar juga sudah dapat dibayar melalui Virtual Account Diskumdag. Meski demikian, menurutnya masih ada peluang besar untuk pengembangan ke depan.

“Kami akan mendorong pemanfaatan QRIS di gedung parkir, juru parkir resmi, hingga pasar tradisional. Dengan begitu, masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital, sementara penerimaan daerah lebih transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Ruli optimistis, digitalisasi pembayaran yang terintegrasi dengan Bank Kalbar akan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Target kami, semua retribusi daerah dapat beralih ke sistem digital sehingga pelayanan lebih modern dan efisien,” pungkasnya.

The post Pemkot Genjot Digitalisasi Pajak dan Retribusi Lewat QRIS appeared first on Pontianak Informasi.

QRIS antarnegara memungkinkan transaksi lintas negara dilakukan langsung menggunakan mata uang lokal tanpa harus melalui konversi ke dolar Amerika Serikat. Dengan hanya memindai kode QR, pengguna dapat melakukan pembayaran saat berbelanja di negara tujuan, sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi bagi para pelancong dan pelaku usaha Indonesia di luar negeri.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyampaikan bahwa BI telah menyelesaikan sejumlah langkah teknis dan uji coba (sandbox) dengan otoritas sistem pembayaran Jepang sejak Mei 2025. Untuk China, finalisasi pengaturan bisnis dan teknis telah disepakati antara Union Pay International dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Kerja sama ini menandai babak baru penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran yang sah di luar negeri.

Sebelumnya, QRIS lintas negara telah digunakan di tiga negara ASEAN, yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura, yang menunjukkan keberhasilan sistem pembayaran ini dalam memperkuat inklusi keuangan dan mempermudah transaksi lintas batas. Ekspansi ke Jepang dan China diharapkan dapat membuka peluang lebih luas lagi bagi pelaku UMKM dan masyarakat Indonesia yang beraktivitas di luar negeri.

Gubernur BI Perry Warjiyo juga menegaskan bahwa pengembangan QRIS antarnegara didasarkan pada prinsip kepentingan nasional, sinergi antar otoritas, dan dukungan pelaku industri. QRIS bukan sekadar alat pembayaran, tetapi bagian dari strategi nasional Indonesia untuk membangun sistem keuangan yang mandiri dan berdaulat, sejalan dengan tren global dalam melindungi data dan kedaulatan ekonomi digital.

Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019, QRIS telah digunakan oleh lebih dari 56 juta pengguna dan 38 juta merchant, sebagian besar adalah pelaku UMKM. Dengan perluasan penggunaan QRIS di Jepang dan China, sistem pembayaran ini diperkirakan akan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem pembayaran digital internasional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi lintas negara.

Dengan demikian, mulai 17 Agustus 2025, warga Indonesia yang bepergian ke Jepang dan China dapat menikmati kemudahan bertransaksi menggunakan QRIS tanpa repot menukarkan mata uang, menandai era baru dalam pembayaran digital lintas negara yang praktis dan efisien.

The post QRIS Kini Bisa Digunakan untuk Transaksi di Jepang dan China Mulai 17 Agustus 2025 appeared first on Pontianak Informasi.