Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, usai berdialog dengan Direktur RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak serta perwakilan puskesmas dalam kunjungan kerja spesifik ke RSUD SSMA, Kamis (6/11/2025).

“tadi (perwakilan) puskesmas menyampaikan tentang hasil pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah dan saya cukup kaget ada 600 lebih anak kita tingkat SMA menderita depresi,” ujarnya.

Nihayatul mengatakan, ada sejumlah faktor yang menjadi pemicu depresi pada pelajar, mulai dari tekanan akademik hingga masalah keluarga.

“Faktornya berbagai macam mulai dari beban sekolah, keluarga, sosial dan senagainya. Ini sinyal bahwa kesehatan jiwa harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IX DPR RI juga mendorong penguatan sarana penunjang deteksi dini gangguan jiwa di seluruh puskesmas. Nihayatul mencontohkan Puskesmas Saigon yang telah memiliki alat pendeteksi gangguan jiwa, namun fasilitas serupa belum tersedia di seluruh puskesmas.

“Kami akan melihat anggarannya, supaya alat deteksi dini ini bisa tersedia di semua puskesmas. Dengan begitu, gangguan jiwa bisa terdeteksi lebih cepat dan penanganannya juga lebih cepat,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak, Eva Nurfarihah, menambahkan peningkatan kasus depresi di kalangan remaja salah satunya disebabkan oleh tekanan sosial di era digital.

“Anak-anak sekarang mudah merasa tidak percaya diri ketika unggahannya di media sosial tidak mendapat banyak respons. Faktor psikologis seperti ini turut berpengaruh,” tuturnya.

Ia mengatakan sejak Februari hingga kini, RSUD SSMA mencatat sekitar 600 pasien gangguan jiwa telah berkunjung, dengan rata-rata 124 pasien per bulan.

“Gangguan yang paling terbanyak adalah kecemasan dan depresi, yang sejalan dengan temuan hasil skrining di puskesmas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Eva menjelaskan bahwa kendala utama pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit yang dipimpinnya adalah keterbatasan ruang dan sarana khusus untuk pasien jiwa.

“Kami belum memiliki ruangan khusus untuk perawatan pasien jiwa. IGD kami masih bersifat umum, begitu pula polikliniknya. Namun, sejak Februari kami sudah memiliki dokter spesialis kejiwaan atau psikiater dan membuka poliklinik jiwa,” jelasnya.

Eva menambahkan, meski pelayanan sudah berjalan, sarana dan prasarana masih sangat terbatas. Ia berharap Komisi IX DPR RI dapat membantu mengatasi persoalan tersebut.

“Kami sampaikan kepada Komisi IX bahwa kami membutuhkan dukungan untuk memperkuat fasilitas. Komisi IX juga menegaskan agar rumah sakit tidak menolak pasien gangguan jiwa, dan BPJS diminta mendampingi agar klaim pelayanan bisa dibayarkan,” pungkasnya.

The post 600 Lebih Pelajar SMA di Pontianak Alami Depresi, Pemicunya Tekanan Sekolah hingga Keluarga appeared first on Pontianak Informasi.

Ia menyampaikan bahwa memang saat ini peserta didik yang berada di wilayah Tanjung Raya 1 masih diarahkan ke SMA/SMK di Tanjung Raya 2.

“Untuk daerah Tanjung Raya 1 itukan memang kita arahkan ke sekolah menengah atas yang berada di Tanjung Raya 2 yaitu SMAN 6 dan SMK Terpadu, namun memang daya tampungnya belum bisa memenuhi keseluruhan, sehingga memang perlu penambahan,” ungkapnya saat dimintai konfirmasi, Jumat (18/7/25).

Rita mengungkapkan bahwa pembangunan sekolah terunda karena hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan SMA/SMK Negeri di wilayah Tanjung Raya 1.

Selain itu Pemerintah Kota Pontianak masih terus berkoordinasi untuk tetap mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta di daerah tersebut.

“Selain itu dari Pemerintah Kota Pontianak masih terus berkoordinasi, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta yang ada di sekitar itu, sehingga memang anak-anak yang tidak tertampung di SMA Negeri kita arahkan masuk sekolah swasta,” tambahnya.

Rita menegaskan bahwa saat ini Pemprov Kalbar, melalui kebijakan Gubernur Kalbar telah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang ada di sekolah swasta.

“Saat ini kebijakan bapak gubernur diberikan bantuan biaya pendidikan (pada sekolah swasta) sehingga dapat memperingan masyarakat dalam pembayaran biaya iuran sekolah,” tuturnya.

The post Ini Penjelasan Disdikbud Kalbar Soal Tak Ada SMA Negeri di Tanray 1 Pontianak appeared first on Pontianak Informasi.

Kondisi ini menyebabkan banyak orang tua kesulitan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri terdekat melalui jalur domisili saat proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Seperti yang dialami Yani, salah satu warga Tanray 1, yang mengaku kecewa karena anaknya tidak diterima di SMAN 6 Pontianak yang berlokasi di Tanjung Raya 2, meski sekolah tersebut merupakan yang paling dekat dari rumah mereka.

“Sudah daftar di SMAN 6, tapi ternyata tidak masuk karena jaraknya dianggap terlalu jauh. Padahal itu yang paling dekat dari rumah kami,” ujarnya, Senin (8/7/2025).

Kini, Yani hanya berharap anaknya bisa diterima melalui jalur prestasi. Namun ia menyadari, kuota di jalur tersebut sangat terbatas dan persaingannya cukup ketat.

“Masalah ini bukan pertama kali terjadi. Setiap tahun warga di sini selalu kesulitan saat mendaftar sekolah negeri karena tidak ada SMA di Tanray 1. Kami berharap pemerintah segera bangun SMA di sini,”tegasnya

Keluhan serupa juga disampaikan Fadlun Alkaderi, warga Tanray 1 lainnya, saat ditemui di posko helpdesk SPMB jenjang SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, pada Selasa (8/7/25).

Fadlun datang untuk membantu anak tetangganya yang merupakan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), ingin masuk ke SMK 7 di Tanjung Raya 2, tapi kurangnya sosialisasi anak tersebut mendaftar ke SMKN 3 yang berada di Jalan S.Parman di Kecamatan Pontianak Selatan.

“Anak itu seharusnya mendaftar ke SMK 7 sesuai zonasinya, tapi karena kurangnya sosialisasi, dia malah daftar ke SMK 3 dan akhirnya tidak diterima,” jelas Fadlun.

Lebih lanjut, Fadlun mengatakan terbatasnya pilihan sekolah negeri membuat banyak anak-anak disana salah memilih sekolah tujuan.

Ia mengatakan anak-anak disana nyaris tidak punya pilihan kecuali sekolah swasta, yang biayanya tidak semua warga mampu tanggung terutama dari keluarga tak mampu.

“kita di Tanjung Raya 1 itu, kita nggak ada sekolah SMA. Nah, mereka yang daftar lewat domisili atau zonasi, yang tinggal di Tanjung Raya 1, itu nggak akan dapat sekolah di Tanjung Raya 2. Karena jarakan, akhirnya mereka harus masuk swasta. Mereka tidak punya kemampuan buat masuk swasta.

Fadlun berharap pemerintah segera membuka akses pendidikan yang lebih adil dengan membangun sekolah negeri, baik SMA maupun SMK, di wilayah Tanray 1.

“Saya mohon kepada pemerintah, buatlah SMA atau SMK negeri di Tanray 1. Anak-anak di sini semuanya ingin sekolah. Tapi kalau harus ke swasta, mereka benar-benar tidak mampu. Mereka cuma ingin sekolah di dekat rumah, yang bisa dijangkau jalan kaki atau numpang kendaraan,” tuturnya.

“Mereka tidak menuntut sekolah favorit atau unggulan. Cukup sekolah negeri yang terjangkau dan layak. Itu saja harapan kami,” pungkas Fadlun.

The post Anak Tak Lolos Jalur Domisili, Warga Desak Pemerintah Bangun SMA Negeri di Tanray 1 appeared first on Pontianak Informasi.