Ketua DPRD Kalbar Harap DIPA APBN dan Alokasi TKDD 2023 yang sudah Diserahkan Diserap Maksimal Sesuai Target Realisasinya

Ketua DPRD Provinsi Kalimanta Barat M. Kebing L menghadiri Penyerahan DIPA APBN serta rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (2/12/2022). Dengan diserahkannya DIPA APBN dan Alokasi TKDD 2023 itu, Kebing pun berharap anggaran dapat diserap maksimal dan sesuai target oleh lembaga terkait di lingkungan Pemprov Kalbar.

Penyerahan berlangsung di Pendopo Gubernur Kalbar. DIPA APBN dan Alokasi TKDD 2023 diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH., M. Hum., didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs.H. Ria Norsan, MM., MH.

DIPA TA 2023 diserahkan kepada 14 Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Kalbar. Sementara TKDD 2023 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat.

Ketua DPRD Kalbar pun berharap DIPA APBN dan Daftar Alokasi TKDD TA 2023 yang sudah diserahkan itu dapat diserap maksimal dan sesuai dengan target realisasinya.

“Semoga DIPA APBN dan Daftar Alokasi TKDD TA 2023 dapat diserap maksimal oleh lembaga dan pemerintah kabupaten/kota di Kalbar,” ujarnya.

“Diserap secara maksimal sesuai dengan target realisasi,” tandas dia.

Soal realisasinya, hal senada juga diutarakan oleh Gubernur Sutarmidji. Gubernur menekankan kepada seluruh Kepala Daerah di Wilayah Kalbar agar tidak lambat dalam mengeksekusi anggaran, jangan sampai lambat dalam penyerapan realisasi anggaran.

“Tahun depan bakal ada sanksi dari Pemerintah Pusat bagi daerah yang penyerapannya lambat, saya lihat ada hal-hal yang bisa cepat tapi tidak dilakukan. Seperti kegiatan yang tidak perlu tender cepat dilaksanakan (pelatihan, bimtek dan sebagainya). Yang jelas sanksi itu bakal merugikan, tidak ada sanksi itu menguntungkan daerah,” tegas Sutarmidji.

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda Provinsi Kalbar, Bupati/Walikota Se-Kalimantan Barat, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Kepala Kantor Kantor Wilayah DJPb Kalbar.