PONTIANAK INFORMASI – Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah membakar lahan seluas 38.310,86 hektare.
Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan terdapat sejumlah daerah yang mengalami karhutla cukup parah dan turut menyumbang kabut asap.
“Tiga kabupaten yang kebakarannya cukup parah dan menyumbang kabut asap ini, yaitu Ketapang, Mempawah, dan Kubu Raya. Ada juga beberapa wilayah di Kabupaten Sambas,” kata Daniel, saat dihubungi, Jumat (21/8/26).
Ia mengatakan, sebagian besar lahan yang terbakar berada di kawasan gambut sehingga berpotensi menghasilkan asap dalam jumlah besar.
Daniel mengungkapkan penanganan karhutla di Kalbar sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun. Pemprov Kalbar juga telah menetapkan status siaga darurat bencana asap di tingkat provinsi.
Status tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi di tingkat kabupaten dan kota. Saat ini, sebanyak sembilan kabupaten di Kalbar telah menetapkan status siaga.
Selain menetapkan status siaga, pemerintah juga telah menggelar apel kesiapsiagaan sejak awal tahun untuk mengecek kesiapan personel, peralatan, serta sarana pendukung operasi penanggulangan karhutla.
“Selain itu kita juamga sudah melakukan patroli darat terpadu bersama TNI-Polri, Brigade Pengendalian Karhutla, perusahaan swasta, Desa Tangguh Bencana, kelompok masyarakat, dan instansi terkait melakukan patroli secara bersama-sama,” ujarnya.
Tak hanya melalui jalur darat, Daniel menyampaikan pemerintah pusat melalui BNPB juga memberikan dukungan operasi udara. Sejumlah helikopter ditempatkan di Kalbar untuk melakukan patroli udara dan memantau sebaran titik panas yang tidak terjangkau patroli darat.
“Di Kalbar telah ditempatkan beberapa helikopter untuk melakukan patroli udara guna mengecek sebaran titik panas yang tidak terpantau oleh patroli darat. Kemudian, ada juga helikopter untuk operasi water bombing dan operasi modifikasi cuaca. Operasi modifikasi cuaca sudah dilakukan sejak April,” jelasnya.
Daniel menjelaskan OMC tidak dapat dilakukan setiap saat. Pelaksanaannya bergantung pada prakiraan BMKG, terutama terkait keberadaan awan yang berpotensi ditaburi bahan semai untuk menghasilkan hujan.
“Kalau tidak ada potensi awan, OMC juga tidak bisa dilakukan,” jelasnya.
Sementara itu, sejak Januari 2026 BPBD Kalbar juga telah mengaktifkan posko penanganan darurat bencana asap sebagai pusat koordinasi penanggulangan karhutla di wilayah Kalbar.
