Ada Bansos Lagi! Kemenkeu Siapkan Rp8,2 T untuk Bansos Pangan Ramadan 2023

PONTIANAK INFORMASI, NASIONAL – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp8,2 triliun dari APBN untuk bantuan sosial (bansos) pangan jelang Ramadan 2023. Kabar baik ini diampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata.

Isa menyebut angka tersebut merupakan perkiraan sementara yang akan ditagihkan oleh Bulog selaku penyedia pangan. Dia menjelaskan bansos pangan itu akan diberikan dalam bentuk beras, telur dan daging ayam.

Nantinya, bantuan tersebut akan diberikan untuk tiga bulan, yakni Maret, April dan Mei. Adapun total Rp8,2 triliun itu terdiri dari Rp7,8 triliun untuk menyediakan beras, serta Rp460 miliar untuk telur dan ayam.

Bansos pangan dalam bentuk beras akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni 21,3 juta keluarga.

“Saat ini perkiraan kami ini (bansos beras) akan ditagihkan kepada APBN Rp7,8 triliun. Setelah dibagikan Bulog, Bulog menagih ke APBN perkiraan kami Rp7,8 triliun,” terang Isa dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu kemarin, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Kemudian, untuk bansos telur dan ayam akan diberikan kepada keluarga yang memiliki balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting. Diperkirakan Isa, pembagiannya akan menyasar 2,1 juta keluarga berdasar data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Tujuan dari bansos pangan Ramadhan 2023 ialah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah mengumumkan bansos pangan akan diberikan selama tiga bulan dalam bentuk beras, telur dan daging ayam. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 secara virtual, Minggu (5/3) lalu.

Bansos tersebut, lanjutnya, perlu diberikan guna menekan inflasi yang dipicu kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan.

Airlangga mengatakan, saat ini regulasinya tengah disusun oleh pemerintah. Dia mengeaskan, bansos tersebut akan diberikan dalam tiga bulan, terutama pada desa-desa yang mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan pangan non tunai. (yd)