Pj Gubernur Kalbar, Harisson (tengah). (Dok. Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson berkomitmen untuk mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi dan penanggulangan TBC di wilayah Kalimantan Barat.
Hal ini, disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan pembahasan penanggulangan tuberkulosis (TBC) secara daring bersama Mendagri, Tito Karnavian.
“Kami akan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk memastikan stabilitas harga dan keberhasilan program penanggulangan TBC,” katanya.
Harisson mengajak seluruh masyarakat Kalbar untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga. Melaporkan kenaikan harga yang tidak wajar, dan mendukung upaya deteksi dini serta pengobatan TBC di lingkungan masing – masing.
Dalam pemaparannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya melibatkan institusi pendidikan, kesehatan, dan masyarakat dalam upaya deteksi dini TBC.
“Dukungan pengobatan, psikologis, dan ekonomi bagi penderita TBC juga harus ditingkatkan. Stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC harus dihilangkan melalui edukasi dan kampanye yang masif,” katanya.
Target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis antara lain pembentukan tim penanggulangan TBC di tingkat pusat dan daerah, 100% desa bebas TBC pada tahun 2024, dan 100% kabupaten/kota bebas TBC pada tahun 2030.
Kolaborasi dan sinergi antar kementerian/lembaga terkait sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut.
Dia mengatakan, penanggulangan TBC membutuhkan kolaborasi multisektor yang kuat. Indonesia menempati peringkat ke-2 dalam estimasi kasus dan kematian TBC di dunia, sehingga upaya penanggulangan harus dilakukan secara besar-besaran.
Pemerintah juga akan melakukan penelitian penggunaan regimen obat TBC sensitif yang dapat mempersingkat pengobatan dari 6 bulan menjadi 4 bulan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya menurunkan angka kasus TBC di Indonesia dan mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2030.
Hal ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian inflasi dan penanggulangan TBC di Indonesia.
Menurutnya, strategi yang harus dilakukan sekarang dalam menanggulangi TBC di Indonesia adalah dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pusat dan daerah dalam penanggulangan TBC.
Kemudian mempercepat intervensi di wilayah prioritas tinggi, mengoptimalkan peran serta masyarakat dan organisasi swasta dalam upaya penanggulangan TBC serta memantau dampak penanggulangan TBC terhadap perekonomian masyarakat.
Rapat daring ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan terkait, termasuk Menteri Kesehatan, TNI, POLRI, Bulog, dan kepala daerah seluruh Indonesia. Senin (10/6/2024).
Rapat diawali dengan pemaparan informasi mengenai inflasi nasional pada Mei 2024 yang mencapai 2,84% secara tahunan dan -0,03% secara bulanan. Inflasi kelompok makanan tercatat sebesar 6,18%, sementara inflasi kelompok perumahan sebesar 0,54%.
“Kepada Kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi yang efektif”, tegas Tito.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan membahas mengenai percepatan penanggulangan TBC di Indonesia.
