Foto saat Paripurna. (Dok. Humas DPRD Kalbar)
PONTIANAKINFORMASI.CO.ID, LOKAL – Komisi II DPRD Kalimantan Barat, mendorong Pemerintah Provinsi Kalbar memperbanyak kajian-kajian ekonomi dan pembangunan.
Penekanan ini disampaikan saat rapat bersama Asisten II Pemprov Kalbar. Asisten II menaungi Biro Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Barang dan Jasa.
“Bidang ini pengkajian ekonomi dan dapur pembangunan. Kita minta agar mereka mengkaji bagaimana Kalbar bisa bertumbuh secara ekonomi dan infrastrukturnya bisa baik,” kata Ason.
Ason mengatakan, kondisi Kalbar masih sangat perlu bantuan. Jika dibanding Serawak yang tanahnya sama, mereka lebih maju.
“Sementara infrastruktur Kalbar saja masih 20 persen belum mantap,” ujarnya.
Di sisi lain, phaknya juga menyoroti dana pembagian hasil kelapa sawit.
Kalbar sebagai provinsi terbesar kedua penghasil kelapa sawit belum mendapatkan dana bagi hasil yang optimal.
“Kami DPRD baru mengetahui, selama ini DBH kelapa sawit diberikan berdasarkan usulan Pemprov Kalbar. Tetapi, tidak langsung cair, harus ditalangi dulu dari APBD,” ujarnya.
Ason menilai kondisi ini tidak elok. Jika pemerintah mau memberi DBH, maka seharusnya diberikan saja.
Di sisi lain, legislator Golkar ini juga menyoroti soal data Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi, izin yang sudah diberikan untuk kelapa sawit sebanyak Rp3,4 juta hektare, dari 300 lebih perusahaan dan pabrik 100 lebih.
“Tapi data kebun sawit di Dirjen Rp1 juta lebih. Ada perbedaan data,” katanya.
Di sisi lain, mereka juga mendengar berbagai pelanggaran yang terjadi yang dilakukan perusahan di kawasan hutan.
Contohnya saja yang terjadi di Melawi. Ada sebuah perusahan yang didenda sebanyak Rp200 miliar.
“Dari persoalan ini, kami berencana membentuk Pansus Kawasan Hutan,” tandasnya.
