Kritik Sirene “Tot Tot Wuk Wuk”, Anggota DPR Komisi III Soudeson: Pejabat Ingin Cepat, Memang Masyarakat Tidak?

PONTIANAK INFORMASI, Nasional – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, memberikan kritik tajam terhadap penggunaan sirene dan lampu strobo oleh pejabat yang menjadi kontroversi dalam gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang sedang viral di media sosial. Menurutnya, penggunaan sirene untuk mempercepat perjalanan pejabat menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan hak masyarakat di jalan raya.

Soedeson menegaskan, “Pertanyaannya, apakah pejabat perlu cepat, lalu masyarakat tidak? Kalau ingin cepat, ya berangkat lebih awal. Jangan ‘wuk wuk wuk’ begitu,” ucapnya kepada wartawan pada Minggu (21/9), dilansir dari Kompas. Ia menegaskan bahwa prinsip kesetaraan di jalan harus dijaga, karena jalan adalah fasilitas umum yang menjadi hak seluruh warga negara.

Lebih lanjut, Soedeson menyoroti dampak negatif dari penggunaan strobo dan sirene secara sembarangan. Ia mengingatkan bahwa kebiasaan ini sering memicu manuver berbahaya di jalan seperti zig-zag yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. “Penggunaan seperti itu sering kali diikuti dengan manuver berbahaya. Itu bisa menimbulkan kecelakaan,” jelasnya, dikutip dari Media Indonesia.

Selain itu, Soedeson mengkritik pejabat yang seolah memiliki hak istimewa di jalan. “Kalau ingin cepat, ya berangkat lebih awal. Jangan ‘wuk wuk wuk’ begitu. Itu bukan hanya melukai perasaan rakyat, tapi juga memperlihatkan seolah-olah pejabat punya hak istimewa,” ujarnya, menurut berita di Media Indonesia.

Dia mendesak agar penggunaan sirene dan strobo dibatasi secara ketat hanya untuk pejabat tertentu seperti Presiden atau tamu negara, bukan untuk pejabat lain yang ingin mempercepat perjalanan. Soedeson sendiri memberi contoh, jika takut terjadi kemacetan, lebih baik datang lebih awal daripada meminta pengawalan khusus.

Kritik serupa juga disuarakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menilai pengawalan tidak perlu menggunakan sirine dan strobo yang terlalu mencolok. “Kalau pengawal nggak perlu pake tot tot tot tot, karena nggak perlu kelihatan malah,” ungkapnya kepada Tempo pada Minggu, 21 September 2025.

Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” mendapat dukungan luas masyarakat yang merasa terganggu dan tidak setuju dengan penggunaan sirene untuk kepentingan pejabat yang dianggap melampaui batas. Protes-protes ini menuntut adanya keadilan dan kesetaraan di ruang publik terutama di jalan raya.