PONTIANAK INFORMASI – Pemerintah Kota Pontianak kembali menggulirkan program perbaikan rumah tidak layak huni dan sanitasi bagi masyarakat. Tahun ini, sebanyak 217 unit rumah serta 135 fasilitas WC warga akan diperbaiki dengan total anggaran mencapai Rp4,6 miliar.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan program ini menjadi langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
“Tahun ini kita anggarkan sekitar Rp4,6 miliar. Setiap rumah mendapat bantuan Rp30 juta. Selain itu, kita juga fokus pada perbaikan WC bagi warga yang belum memiliki sanitasi layak,” ujarnya.
Menurutnya, program ini tidak sekadar memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
“Kalau rumahnya layak, masyarakat bisa lebih fokus bekerja, membesarkan anak, dan hidup lebih sehat. Ini yang kita kejar,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya standar rumah sehat, seperti ventilasi yang baik, sirkulasi udara lancar, serta kondisi ruangan yang tidak lembap. Mengingat tingkat kelembapan di Pontianak cukup tinggi, rumah yang tidak memiliki ventilasi berisiko menjadi sarang penyakit.
Selain itu, persoalan sanitasi dan air bersih juga menjadi perhatian. Air sumur yang belum layak konsumsi serta sungai yang mulai tercemar membuat keberadaan WC sehat menjadi kebutuhan mendesak.
“Makanya kita dorong masyarakat punya sanitasi yang baik dan menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.
Program ini dilaksanakan dengan pendekatan swadaya. Warga penerima bantuan dilibatkan langsung dalam proses pembangunan dengan pendampingan teknis dari pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Derry Gunawan, menjelaskan bahwa nilai bantuan tahun ini mengalami peningkatan.
“Dari sebelumnya Rp20 juta, sekarang menjadi Rp30 juta per unit. Ini menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan bangunan dan agar kualitas rumah lebih baik,” jelasnya.
Ia merinci, melalui APBD 2026, total bantuan menyasar 252 unit, terdiri dari 117 rumah tidak layak huni dan 135 WC. Jika ditambah program dari pemerintah pusat, total penanganan mencapai sekitar 500 unit.
Derry menegaskan, pola pelaksanaan tetap mengutamakan gotong royong. Mayoritas anggaran digunakan untuk pembelian material, sementara biaya tenaga kerja hanya sekitar 10 persen.
“Jadi peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting agar pembangunan bisa maksimal,” ujarnya.
Untuk memastikan kualitas, pemerintah juga menurunkan tenaga pendamping teknis yang bertugas mengawasi pekerjaan serta memastikan rumah memenuhi standar layak huni.
Namun, ia mengakui masih ada sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait legalitas lahan yang menjadi syarat utama penerima bantuan.
“Harus ada bukti kepemilikan tanah yang jelas. Ini yang sering jadi hambatan, khususnya bagi warga di bantaran sungai,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga terus mengedukasi masyarakat agar memiliki ekspektasi yang realistis terhadap bantuan yang diberikan.
“Dengan anggaran terbatas, tidak semua rumah bisa dibangun ulang total. Yang kita lakukan adalah perbaikan agar layak huni,” pungkasnya.
