PONTIANAK INFORMASI – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dengan mengoptimalkan berbagai operasi, mulai dari Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, hingga penguatan pasukan di darat.
Strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla di Lanud Supadio, Pontianak, Jumat (4/9/2026). Rakor dihadiri Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalbar Ria Norsan, serta sejumlah instansi terkait.
Raja Juli mengatakan OMC akan dimaksimalkan dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan data BMKG, terdapat potensi awan hujan di sejumlah wilayah Kalbar pada 4-8 September 2026.
Potensi tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu membasahi lahan, terutama kawasan gambut, sehingga tinggi muka air tanah dapat meningkat dan risiko kebakaran bisa ditekan.
“Dalam hal ini, pihak Kementerian Kehutanan bersama BNPB dan instansi terkait menginstruksikan agar potensi awan hujan ini dimanfaatkan secara maksimal untuk pembasahan tinggi muka air tanah di lahan gambut, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini,” ungkap Raja Juli.
Selain OMC, operasi water bombing juga diperkuat untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani dari darat. Dukungan armada udara akan bertambah dengan rencana kedatangan tiga pesawat Chinook dari Pasukan Bela Diri Jepang pada Rabu mendatang.
Water bombing juga akan diarahkan ke sejumlah wilayah yang dinilai krusial, termasuk kawasan Danau Sentarum yang berada di wilayah perbatasan dengan Serawak, Malaysia.
Di darat, pemerintah melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, BPBD, dan relawan. Pemetaan kebutuhan personel juga akan dilakukan lebih detail hingga tingkat kabupaten dan kecamatan.
“Ke depan akan dilakukan mapping secara lebih detail per kabupaten/kecamatan untuk menghitung kebutuhan personel secara presisi, mulai dari kebutuhan personel TNI, Polri, BPBD, hingga Manggala Agni sehingga distribusi kekuatan di lapangan menjadi lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Khusus lahan gambut, pemerintah menyiapkan teknik peat injection atau penyuntikan gambut. Metode ini ditujukan untuk membantu membasahi gambut hingga bagian yang lebih dalam sehingga bara api di bawah permukaan dapat dikendalikan.
Penanganan karhutla juga dibarengi dengan penegakan hukum. Pemerintah menegaskan pihak yang terbukti melakukan pembakaran akan diproses sesuai aturan, baik perorangan maupun korporasi.
Lahan yang terbakar juga akan diberi garis pengaman dan tidak diperbolehkan ditanami dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Raja Juli turut mengingatkan pentingnya pencegahan. Menurutnya, kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar serta membuang puntung rokok sembarangan di area kering harus dihentikan.
“Saya harap tradisi membakar lahan secara sembarangan, membuka lahan dengan cara mudah dan murah, serta kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan di dekat lahan kering harus dihentikan demi keselamatan bersama,” pungkasnya.
Untuk mendukung penanganan di lapangan, Kementerian Kehutanan juga menyiapkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp5,5 miliar untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dukungan anggaran operasional lainnya akan dikoordinasikan bersama BNPB dan DPR RI guna memperkuat sarana dan prasarana penanganan karhutla di Kalbar.
Pemerintah berharap kombinasi operasi udara, operasi darat, pembasahan gambut, penegakan hukum, dan pencegahan dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus menekan potensi kebakaran kembali terjadi.
