PONTIANAK INFORAMASI, Lokal – Sebagai bagian dari inisiatif positif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, baru-baru ini memimpin acara serah terima bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swakelola (PKRS) tahun 2023 kepada 20 orang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Acara berlangsung meriah di Aula Bank Kalbar Kubu Raya pada Selasa (26/9). Langkah ini merupakan bukti konkret dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayahnya.
Bupati Muda menjelaskan bahwa bantuan PKRS adalah bagian integral dari strategi pemerintah daerah untuk merangsang penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warga.
“Peningkatan IPM menjadi fokus utama kami. Kubu Raya saat ini meraih IPM tertinggi di Kalimantan Barat, hasil sinergi antara pemerintah dan masyarakat, didukung oleh pemanfaatan teknologi seperti geoportal untuk mendukung distribusi bantuan,” ungkapnya.
Bantuan yang disalurkan mencapai total Rp20 juta per penerima, terbagi atas Rp17,5 juta untuk kebutuhan bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya upah tukang. Program ini melibatkan 20 MBR dari 13 desa di 4 kecamatan, termasuk Sungai Raya, Sungai Kakap, Sungai Ambawang, dan Rasau Jaya. Dalam prosesnya, bantuan ini mendapat pendampingan dari fasilitator lapangan (TFL) sejak bulan Maret, memastikan bahwa pembangunan rumah berjalan tanpa hambatan.
Penerima bantuan memiliki keleluasaan dalam pencairan dana. Sebanyak 50% dari total bantuan bisa digunakan pada tahap awal untuk pembelian bahan bangunan, sementara 50% sisanya bisa dicairkan setelah selesai membangun minimal 30% dari rumah. “Proses pencairan dana diatur dengan cermat, memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan efisien dan transparan,” tambah Safriadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kubu Raya.
Melalui langkah proaktif seperti PKRS, Pemerintah Kubu Raya berharap dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memperkokoh pondasi pembangunan berkelanjutan di wilayah ini. (hs)