PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Kinerja pemerintah daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Kalimantan Barat menuai kritikan dari Komisi II DPRD Kalbar.
Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Affandie mengatakan, kebarakaran lahan yang terus berulang di setiap musim panas menunjukkan lemahnya upaya pencegahan.
Maka itu, dia mengangap kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla masih kurang dilakukan pemerintah daerah maupun pihak kepolisian.
“Mestinya sosialisasi dilakukan ke desa-desa. Tapi kegiatan ini masih minim dilakukan,” ucap Affandie, kemarin.
Dia menilai, penanganan Karhutla juga lamban. Sebab tak didukung dengan anggaran yang memadai.
Setiap tahunya BPBD hanya dianggarkan di bawah Rp10 miliar, sementara nilai ini untuk mengurusi seluruh wilayah.
“Tak masuk akal. Makanya kita minta BPBD diperbanyak anggaranya,” tambahnya.
Karena lemahnya sosialisasi pencegahan dan minimnya anggaran penanggulangan, membuat kebakaran lahan menjadi langganan setiap tahun.
Dia menjelaskan, cara membantu percepatan penanggulangan kebakaran lahan, mestinya pemerintah memperkuat pemadam kebakaran swasta dengan meningkatkan peralatannya lewat aspirasi DPRD.
Menurutnya, beberapa tahun lalu gagasan ini disetujui dan dibolehkan. Tapi sejak tahun kemarin tak dibolehkan lagi. Alhasil tak ada yang bisa dilakukan DPRD memperkuat pemadam kebakaran.
“Kita juga tak tahu peraturan yang dibuat pemerintah daerah,” jelasnya.
Terlepas dari persoalan itu, legislator Demokrat ini sangat setuju menindak teguas pembakar lahan. Siapapun pelakukan harus dihukum supaya ada efek jera. (ap)
