PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – DPRD Kalimantan Barat, meminta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar agar segera menindaklanjuti persoalan over kapasitas di penjara.
Saat ini, jumlah tahanan di Lapas dan Rutan se-Kalbar terdapat 6.792 orang. Angka itu melebihi yang seharusnya hanya 2.622 orang. Sehingga terjadi kelebihan kapasitas sebanyak 150 an persen.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin mengatakan, pembangunan Lapas mesti menjadi prioritas dalam penanganan kelebihan tahanan tersebut.
“Selain lapas, sarana dan prasarananya juga. Agar warga binaan tidak menumpuk,” jelasnya, kemarin.
Amin juga menyinggung soal anggaran pembangunan IKN yang menurutnya anggaran bisa dialihkan untuk pembangunan tersebut.
“Hal yang lebih penting. Anggaran IKN itu bisa digunakan,” ujarnya.
Pihak Kanwilkemenkumham sendiri, menyebut hal ini menjadi salah satu PR yang mesti diselesaikan. Berbagai program telah dilakukan termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
