Foto: dprd.kalbarprov.go.id
Berita Kalbar, PONTIANAK INFORMASI – DPRD Provinsi Kalimantan Barat mendukung langkah Presiden Jokowi terkait pencegahan banjir di Kalbar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad.
Menurutnya, selain pencegahan jangka pendek seperti pembuatan tanggul, pemerintah daerah (pemda) di tiap kabupaten/kota Kalbar juga harus memikirkan solusi jangka panjang untuk pencegahan. Pemda terkait, lanjutnya, harus memaksimalkan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Dikatakannya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, di antaranya reboisasi sepanjang DAS dan pengerukan sungai yang mulai mendangkal, terlebih di daerah muara.
“Ini masalah kita bersama, Pemda setempat juga harus memperhatikan DAS yang belum maksimal saat ini. Bila perlu buat perdanya dan anggarkan,” ujarnya kepada Pontianak Informasi, Jumat (10/12/2021)
Dia menjelaskan, banjir yang melanda derah Kalbar beberapa bulan lalu itu selain disebabkan oleh hujan lebat yang berhari-hari, banjir juga disebabkan oleh penggundulan hutan dan perkebunan sawit. Kemudian, lanjut dia, banjir juga dikarenakan maraknya aktivitas pertambangan liar dan pendangkalan sungai yang tak kunjung dikeruk.
“Sebab hutan yang sudah gundul, ada banyak pertambangan liar juga. Kemudian, sungai yang mengalami pendangkalan juga menjadi penyebabnya,” tambah dia.
Dia berharap, solusi jangka pendek dan panjang yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dapat didukung oleh pemda yang bersangkutan. Masyarakat juga harus mendukung, lanjutnya.
Tak hanya itu, ia menegaskan bahwa masalah lingkungan adalah permasalahan bersama. Sehingga semua harus sadar dengan hal tersebut.
“Ini menjadi catatan untuk kita semuanya, terlebih bagi pemerintah. Baik itu pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota. Masyarakat juga harus menjaga lingkungannya. Karena kalau kita semua sadar dengan lingkungan, permasalah banjir tak akan terjadi hingga separah kemarin,” tutup dia.
