Ilustrasi beras naik di Kalbar. (Freepik/Chaded)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – DPRD Kalbar menyoroti pengelolaan pertanian belum sepenuhnya baik. Hal ini terbukti dengan masih adanya persoalan lama yang dihadapi petani lokal.
Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Affandie mengatakan, masalah pertanian yang dihadapi petani tak kunjung tuntas hingga bertahun-tahun.
“Hal ini berdampak kebutuhan beras rakyat Indonesia dipasok impor, sementara persoalan pupuk subsidi juga tidak banyak membantu,” katanya, kemarin.
Dia menjelaskan, pemerintah sepanjang tahun mengucurkan dana ratusan miliar sampai triliunan untuk berbagai program pertanian. Kendati demikian, tetap saja tidak membuat pertanian.
“Makan kita dipasok dari impor bukan lokal,” katanya.
Tata kelola beras yang cenderung impor, membuat Bulog sulit menyerap bsras petani. Negara yang mengimpor beras diantaranya India, Thailand, Kamboja dan China.
“Jadi harga beras itu tergantung pasaran luar negeri. Kalau di sana stok melimpah harga bisa murah. Begitu juga sebaliknya, jika sedikit akan mahal,” katanya.
Affandie sanksi penyebab kenaikan harga beras dipicu oleh kondisi el nino. Menurutnya pemerintah dapat mengatur harga beras dengan kemampuan daya beli masyarakat.
“Selama harga beras tidak diatur, pupuk subsidi tidak terdistribusi dengan baik maka kenaikan harga beras seperti bakalan lama terjadi,” tandasnya. (ap)
