Ketua Komisi V DPRD Kalbar Tampung Aspirasi Soal Drainase hingga Listrik

PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin menyebutkan penataan drainase dan normalisasi parit di Kota Pontianak masih menjadi harapan masyarakat.

Pasalnya kata Heri, banjir di Pontianak kerap terjadi jika hujan deras melanda. Akibatnya, sejumlah jalan tergenang dan menggangu aktivitas masyarakat.

Menurut Heri, hal itu menjadi aspirasi masyarakat saat reses yang digelarnya belum lama ini.

“Penataan drainase masih jadi persoalan di Pontianak. Sebab, genangan air kerap terjadi. Akibatnya mempengaruhi estetika kota,” katanya, kemarin.

Selain itu, berdampak juga aktivitas masyarakat yang terganggu. Sebab, beberapa titik terjadi genangan.

“Ini bukan hanya persoalan pemerintah kota. Tapi pemerintah provinsi karena Pontianak ibu kota,” ujarnya.

Dia pun mendorong pemerintah kota dan provinsi bersinergi melakukan penataan drainase dan parit. Tak bisa hanya penataan drainase, tanpa normalisasi parit.

“Mesti dibarengi dengan penataan parit. Kalau parit tidak normal, drainase diperbaiki mau buang di mana airnya,” terangnya.

Sementara itu, soal pemetaan sekolah Pontianak juga masih menjadi permasalahan. Pasalnya angka lulusan tinggi tak sebanding daya tampung SMA dan SMK yang minim. Ditambah lagi peraturan menteri soal zonasi.

“Juga jadi masalah, khususnya di Pontianak Timur, Utara dan Tenggara,” terangnya.

Dia berharap, dalam waktu dekat dibangun SMA di Pontianak Utara. Termasuk di Pontianak Tenggara yang saat ini sama sekali belum ada gedung sekolah.

Kendati demikian, dia menyadari pembangunan sekolah di Pontianak juga terkendala lahan. Makanya, Heri menyarankan agar dibangun sekolah terpadu atau regrouping di tingkat SD, SMP dan SMA.

“Bangunannya tak lagi mengembang. Tapi ke atas,” ujarnya.

Heri juga menyebutkan adanya aspirasi masyarakat soal penataan listrik. Sebab, masih ditemukan sejumlah daerah di Pontianak Timur yang instalasinya buruk.

Contohnya di Kelurahan Dalam Bugis, tidak ada tiang listrik, yang akhirnya warga menyambungnya dari rumah ke rumah.

“Selain itu, ada juga di beberapa titik satu gang ada 60 kartu keluarga, satu tiang pun tidak ada. Ini jadi masalah,” jelasnya.

Masyarakat, kata Heri, berharap hal tersebut jadi perhatian. Walau memang tanggung jawab PLN. Tapi pemerintah pun diminta bisa bertanggung jawab, karena pemerintah juga memungut pajak penerangan jalan.

“Hasil dari PJU benar-benar untuk penataan. Jika semrawut dan korsleting maka akan merambat ke rumah yang lain,” katanya.

Kendati demikian, dia juga tak menampik hampir semua titik sudah baik. Misalnya kawasan Ahmad Yani dan Gajah Mada.

“Bukan hanya di sana. Tapi ada di Pontianak Timur, Utara dan Kota yang pembangunannya mesti adil,” tandasnya. (ap)