PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Komisi Penyelenggara Umum (KPU) Kalbar gelar workshop dan penandatangan MOU kerja sama di hotel Kapuas Pallace Kota Pontianak, Rabu (21/12/2022).
Tema yang diusung yaitu “Peran Medi online dan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Pemilu 2024 Tanpa Hoax”, dengan narasumber Komisioner KPU Kalbar Lomon, Akademisi Drs Ir Fiera B Arif, Ketua Mapindo Kota Kalbar Dr Syarifah Ema Rahmania, Pembina JMSI Kalbar Rihard Nasir Silalay.
Ketua KPU Kalbar Ramdan mengatakan, perjanjian kerja sama ini sebelumnya sudah dilakukan oleh KPU Pusat dan JMSI Indonesia dan ini merupakan bentuk aplikasi dalam rangka penyelenggaraannya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media dalam mewujudkan menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif,” katanya.
Dia menyebut ppelaksanaan kampanye akan dimulai di bulan November 2023 hingga 10 Febuari 2024.
“Ini merupakan pentingnya teman-teman media online maupun sosial dalam menginformasikan rangkaian pemilu, dan KPU sudah melakukan pengaturan-pengaturan untuk memasifkan rangkaian Pemilu,” ungkapnya.
Harapannya kedepan, mengantisipasi dan meluruskan isu-isu hoax yang beredar di masyarakat terkait dengan penyelegga Pemilu 2024.
Ia menuturkan, saat ini ditetapkan secara nasional ada 17 Partai politik dan lokal partai politik Aceh.
“Saat ini masih pelaksanaan penyusunan penataan daerah pemilihan, sudah dilakukan uji pabrik di Kabupaten maupun Kota dan hari ini kami adakan temuan Internal antara KPU Kota dan Kabupaten,” ucapnya.
Ketua JMSI Kalbar Edi Suhairul mengatakan, perjanjian kerja sama dalam hal sosialisasi tahapan proses pelaksana pemilu 2024 dengan baik dan benar.
“Artinya penyampaian informasi yang baik dan benar merupakan tanggung jawab semua orang,” jelasnya.
Dikatakannya lagi, adanya workshop dengan mendatangkan media online dan media sosial ini tujuannya kedepan berjalan dengan baik.
“Terutama dari sumber yang benar serta informasi yang benar, karena ini menjadi hasil pemilu yang kredibilitas dan serta hasil dari demokrasi yang baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kedepan pihaknya akan MOU di kabupaten daerah, bagaimana demokrasi di Indonesia tidak dicederai informasi-informasi bohong. Masifnya informasi yang tidak benar sangat menyulitkan masyarakat mana yang baik diterima. (RS)
