Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Sungai Jawi. (Foto; Prokopim Pemkot Pontianak)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Sejumlah persoalan yang masih dihadapi Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota menjadi pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Mulai dari permasalahan genangan, sampah hingga Pedagang Kaki Lima (PKL).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta agar dalam pembahasan di Musrenbang Kelurahan Sungai Jawi menghasilkan rumusan-rumusan dan kolaborasi untuk menjadikan kelurahan ini semakin lebih baik dalam berbagai aspek pembangunan.
“Usulan-usulan yang menjadi prioritas akan diakomodir dan dicari jalan keluarnya. Pemetaan permasalahan juga menjadi keharusan untuk mencari solusi yang tepat,” ujarnya saat membuka Musrenbang Kelurahan Sungai Jawi di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Rabu (25/1/2023).
Sebagai gambaran, Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota berada di posisi yang strategis di tengah kota. Dengan mobilitas masyarakat cukup tinggi, baik yang melintas maupun yang bermukim, menjadikan kelurahan ini semakin berkembang. Oleh sebab itu, Edi berharap melalui forum Musrenbang ini peserta mendiskusikan hal-hal yang menjadi kebutuhan, baik itu yang sifatnya skala kelurahan atau makro maupun secara detail.
“Dari kelurahan memetakan permasalahan di lapangan, nanti dari OPD yang melakukan eksekusi melakukan perbaikan-perbaikan di wilayah itu,” ungkapnya.
Selain mengevaluasi program-program 2022 maupun 2023 yang sedang dalam pelaksanaan, dirinya berharap ada rumusan-rumusan terhadap usulan yang terus disampaikan untuk program 2024.
“Program 2023 sudah mulai persiapan dan beberapa kegiatan belanja modal mulai dilaksanakan di awal Februari 2023,” kata Edi.
Berkaitan dengan target-target dan visi misi yang menjadi target dalam RPJMD, ia menyebut bahwa sebagian target sudah tercapai meski sempat dilanda pandemi, bahkan ada yang melampaui target. Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 ditargetkan 80,00 tetapi malah mencapai 80,48.
“Nilai ini sangat tinggi, tidak hanya di Kalbar tetapi termasuk 32 kota dengan IPM tertinggi se-Indonesia dari 89 kota se-Indonesia,” tuturnya.
Edi menilai, IPM merupakan tolak ukur kemajuan daerah atau suatu bangsa. Komponen-komponen yang berkaitan dengan IPM di antaranya kesejahteraan, daya beli masyarakat, kesehatan, usia harapan hidup dan pendidikan.
“Mudah-mudahan Musrenbang ini menghasilkan rumusan-rumusan untuk kita programkan pada Musrenbang tingkat kecamatan dan kota,” tutupnya. (rs)
