PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Alfian memberikan sambutan pada kegiatan Mapping Isu Strategis Sektor Transportasi di wilayah Provinsi Kalbar, di Hotel Golden Tulip, Rabu (4/10/2023).
Alfian mengatakan, Kalbar memiliki perbatasan darat paling panjang dengan Sarawak, Malaysia sepanjang 966 Km dan berada pada Alur Pelayaran Pelayaran Kepulauan Indonesia (ALKI) I sebagai jalur utama lalu lintas pelayaran atau jalur logistik.
Dengan adanya Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), maka kata Alfian, Kalbar sangat berpotensi besar sebagai lintasan pergerakan orang dan barang dari Sarawak, Malaysia menuju IKN Nusantara.
“Untuk mewujudkan peluang dan potensi tersebut diperlukan adanya konsep P
pengembangan sistem transportasi nasional dalam tataran transportasi wilayah (Tatrawkil) Kalbar secara merata dan terpadu,” ungkapnya.
Dia juga berharap ke depannya, Provinsi Kalbar dapat menjadi akses penghubung antar wilayah ke Ibu Kota Negara (IKN).
“Karena kita paham Kalbar ini kan sebagai wilayah yang berbatasan dengan negeri Sarawak, Brunei, tentu menjadi harapan kita akses konektivitas di Sarawak dan Brunei juga ke Kalimantan terutama ke IKN juga mungkin melalui Kalbar,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Alfian juga membahas isu status Bandara Supadio yang akan diturunkan statusnya menjadi bandara domestik. Dia berharap agar hal itu dipertimbangkan kembali.
“Tadi kita sampaikan kebetulan ceritanya tentang transportasi, untuk udara mohon dapat diupayakan agar Bandara Supadio tetap menjadi Bandara Internasional. Karena, masih terbuka peluang besar dan potensi besar untuk penerbangan jalur internasional, tidak hanya sebenarnya dalam konteks di Malaysia, Brunei, ada juga di daerah-daerah di negara-negara lain yang memungkinkan,” jelasnya.
Kemudian, dia juga melanjutkan mengenai isu strategis pengembangan transportasi di Kalbar tersebut, dapat dijadikan catatan-catatan untuk mendukung pembangunan serta pengembangan transportasi di Kalbar.
“Dan harapan kita dari isu-isu strategis ini benar benar menjadi catatan-catatan tersendiri untuk bagaimana pembangunan dan pengembangan transportasi di Kalbar untuk mendukung pembangunan serta pengembangan transportasi internasional,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan, Andi Fiardi mengatakan, secara umum isu strategis tidak hanya di Kalbar. Badan kebijakan transportasi kementerian ini melihat isu-isu strategis di seluruh Provinsi.
“Tapi tahun ini memang Kalimantan menjadi skala prioritas karena kita harapkan seluruh provinsi yang ada di Kalimantan untuk mendukung IKN,” ujarnya.
Oleh karenanya, pihaknya menginginkan pemerintah daerah dan stakeholder memberikan masukan sebanyak-banyaknya serta informasi yang memang aktual terkaitan dengan transportasi yang ada di Kalbar.
“Nanti badan kebijakan transportasi akan menyusun skala prioritas kemungkinan perkembangan transportasi ke depan apa yang bisa didukung oleh Kalbar tentunya untuk menuju IKN,” jelasnya.
Andi Fiardi juga menerima masukan rencana pengembangan kereta api di Kalimantan. Menurutnya hal itu bakal dibawa ke kementerian sehingga dapat menjadi rumusan kebijakan menteri.
“Hari ini mendapatkan catatan khusus juga untuk kami sampaikan ke pak menteri tentunya. Jadi kami akan menyampaikan apa keinginan pemerintah daerah. Nanti mungkin pak menteri akan memutuskannya dan akan membahas dengan sub sektor terkait tentunya,” pungkasnya. (ap)
