Ketua Komisi V DPRD Kalbar 2019-2024, Heri Mustamin. (Foto: Berkat NewsTV)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mendapat sejumlah catatan dari BPK berdasarkan hasil laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun 2023.
Hal tersebut pun menuai kritikan dari Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin. Heri menilai dinas tersebut overacting.
“Catatan BPK terkait pengelolaan dana BOS dan beasiswa pendidikan yang tak sesuai ketentuan. Kami lihat dinas pendidikan terlalu banyak overacting,” katanya, kemarin.
Menurut Heri, hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, saat rapat anggaran dengan Komisi V DPRD Kalbar, dinas pendidikan selama ini kurang terbuka. Dan selalu klaim laporan kerjanya beres.
“Selalu dianggap beres. Ternyata ada temuan terkait beasiswa. Saya tak tahu ada hal apa sehingga ada temuan,” katanya.
Heri memastikan Komisi V DPRD Kalbar mendukung program beasiswa. Kendati demikian, aturannya harus dilaksanakan dengan benar.
Di sisi lain, Heri juga menyinggung komunikasi antara dia dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar yang terbilang agak sulit.
“WA mau komunikasi sulit. Bicara perkembangan pendidikan di Kalbar dengan persoalannya, Kadis Pendidikan sulit benar dihubungi,” katanya.
Padahal, sambung Heri, ada banyak persoalan pendidikan di Kalbar. Terlebih akan memasuki tahun ajaran baru. Sementara, zonasi PPDB selalu bermasalah karena daya tampung sekolah sangat rendah.
Kata dia, dari 18 ribu lulusan, baru dapat terserap 6 ribu. “Artinya ada 60 persen tidak tertampung. Karena gedung sekolah belum memadai,” jelasnya.
