PONTIANAK INFORMASI.CO, Lokal – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat meminta pemerintah daerah hingga pemerintah desa untuk segera menyiapkan perahu karet sebagai perlengkapan dasar penanganan banjir. Langkah ini dinilai penting menyusul keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan yang masih dihadapi di berbagai wilayah.
Koordinator Harian UPT Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kalbar, Daniel, menegaskan keberadaan perahu karet di tingkat desa sangat krusial, terutama di kawasan rawan banjir dan banjir bandang. Menurutnya, bencana banjir bandang dapat terjadi secara tiba-tiba sehingga membutuhkan respons cepat di lapangan.
“Bayangkan jika banjir bandang datang mendadak, sementara di desa tersebut tidak ada satu pun perahu. Itu sangat berisiko. Minimal satu perahu karet harus tersedia dan siap digunakan,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).
Daniel mengungkapkan, dari sisi internal, BPBD Kalbar masih menghadapi keterbatasan jumlah personel. Selain itu, tidak seluruh petugas memiliki keahlian khusus di bidang evakuasi dan penyelamatan korban bencana. Kondisi tersebut membuat penanganan bencana kerap melibatkan berbagai unsur lain, seperti relawan, TNI, Polri, serta instansi terkait.
Ia menambahkan, persoalan lain yang tak kalah penting adalah minimnya fasilitas dan peralatan kebencanaan. Ketersediaan perahu karet dan tenda darurat sebagai perlengkapan dasar dinilai belum memadai, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Perahu karet dan tenda darurat sebagai peralatan dasar masih belum mencukupi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” bebernya.
Lebih lanjut, Daniel menyebutkan bahwa setelah pandemi COVID-19, dukungan peralatan dari pemerintah pusat cenderung berkurang. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri dengan mengalokasikan pengadaan sarana kebencanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk hingga ke level desa.
“Kalau mengandalkan bantuan dari pusat tentu terbatas. Seharusnya pengadaan peralatan dasar kebencanaan bisa diakomodir di APBD, termasuk hingga ke tingkat desa,” jelasnya.
BPBD Kalbar juga mengingatkan bahwa potensi banjir bandang tidak hanya mengancam wilayah tertentu. Seluruh kawasan di Kalimantan Barat, baik daerah perhuluan maupun pesisir, disebut memiliki risiko yang sama. Karena itu, upaya mitigasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain penyediaan peralatan, langkah antisipasi juga mencakup pembenahan infrastruktur sungai dan drainase, serta menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan hutan agar fungsi alam tetap terjaga.
“Bencana itu sebenarnya bisa diantisipasi. Infrastruktur harus berfungsi baik, lingkungan dijaga, dan peralatan dasar harus tersedia. Jika semua itu siap, risiko korban dapat ditekan,” pungkas Daniel.
