PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan.
“Kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat (Kalbar) umumnya bagaimana mensinergikan kebijakan yang ada di pusat dengan daerah,” ujarnya usai menghadiri Kapuas Economic Forum (KEF) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (16/10/2024).
Ia menambahkan, untuk menarik investasi yang berkelanjutan, diperlukan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang selaras akan menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi para investor. Beberapa langkah konkret yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk mendukung sinergi tersebut antara lain, penyederhanaan proses perizinan investasi melalui sistem online terpadu, peningkatan infrastruktur pendukung, termasuk akses transportasi dan jaringan telekomunikasi dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Tentunya kita berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing Kota Pontianak sebagai destinasi investasi yang menarik. Dengan dukungan kebijakan pusat yang tepat, kita yakin dapat menciptakan ekosistem investasi yang menguntungkan bagi semua pihak,” tambah Ani Sofian.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalbar NA Anggini Sari menjelaskan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 berada dalam kisaran 4,7 hingga 5,5 persen, dengan perkiraan optimis pada angka 5 persen. Demi mendorong pencapaian tersebut, berbagai langkah perlu terus diperkuat, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.
“Penguatan kebijakan reformasi struktural menjadi prioritas utama untuk meningkatkan produktivitas dan memperkokoh struktur ekonomi, khususnya pada sektor-sektor dengan potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah yang tinggi,” paparnya.
Untuk wilayah Kalimantan Barat, lanjut dia, setelah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat larangan ekspor bauksit mentah pada tahun 2023, perekonomian di wilayah ini menunjukkan pemulihan yang positif pada tahun 2024. Pihaknya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kalbar akan berada pada kisaran 4,6 hingga 5,4 persen di sepanjang tahun ini.
“Peningkatan ekonomi Kalbar ini didorong oleh investasi serta konsumsi rumah tangga, seiring dengan membaiknya kinerja sektor-sektor usaha utama di wilayah ini, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan yang mengalami peningkatan didukung oleh penambahan pabrik CPO serta harga jual yang lebih tinggi,” terang Anggini.
Menurutnya, perekonomian Kalbar saat ini juga disertai stabilitas yang kuat, dengan tingkat inflasi yang stabil dan terkendali. Hal ini merupakan hasil sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta para pemangku kepentingan yang telah berhasil meningkatkan produksi pangan, menjaga permintaan dan daya beli masyarakat serta memperbaiki kondisi distribusi dan logistik.
“Inflasi di Kalbar pada tahun 2024 diproyeksikan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, didukung oleh sinergi kuat dalam berbagai upaya pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan,” imbuhnya.
Anggini menuturkan, keberhasilan pengendalian inflasi di Kalbar juga tercermin dari sejumlah penghargaan yang diterima. TPID Provinsi Kalbar yang telah meraih insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi pada tahun 2024. Sementara TPID Kota Pontianak masuk nominasi sebagai TPID kabupaten/kota berkinerja terbaik pada tahun ini. Selain itu, TPID Kabupaten Landak juga menerima insentif fiskal pada penghujung tahun 2023. Dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi yang positif, serta inflasi yang terkendali pada tahun 2024, upaya memperkuat laju pertumbuhan ekonomi Kalbar kedepan akan menjadi faktor kunci untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Dengan demikian, kami berharap pertumbuhan ekonomi Kalbar pada tahun 2024 dapat terus berlanjut dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalbar menggelar KEF sebagai wadah diskusi dan pertukaran ide antara pemangku kepentingan di bidang ekonomi dan investasi. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum.