PONTIANAK INFORMASI.CO, Lokal – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelayanan publik meski menghadapi tekanan fiskal akibat pemangkasan transfer ke daerah yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah pada tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut justru dijadikan momentum untuk memperkuat kinerja internal serta kolaborasi lintas pemerintahan.
Komitmen itu disampaikan Bupati Kubu Raya Sujiwo saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, di ruang kerja bupati, Rabu (7/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Sujiwo mengungkapkan bahwa kinerja fiskal Kubu Raya pada tahun sebelumnya menunjukkan capaian positif.
Berdasarkan pemaparan Kanwil DJPb, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 tercatat sebagai yang tertinggi, tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga di tingkat regional Kalimantan. Namun, capaian tersebut berbanding terbalik dengan kondisi fiskal 2026, di mana Kubu Raya menjadi daerah dengan pemotongan transfer ke daerah terbesar.
“Total pengurangan transfer ke daerah mencapai Rp334 miliar, ditambah pemotongan dana desa sehingga nilainya menjadi sekitar Rp397 miliar,” ungkap Sujiwo.
Meski menghadapi pengurangan anggaran yang signifikan, Sujiwo menilai kondisi keuangan daerah masih relatif stabil. Ia menegaskan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar keterbatasan fiskal tidak berdampak pada layanan kepada masyarakat.
“Saya tegaskan kepada seluruh jajaran, walaupun kita mendapatkan pengurangan tertinggi di Kalimantan Barat hampir Rp400 miliar, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Program-program harus tetap berjalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sujiwo mengingatkan bahwa kebijakan fiskal dari pemerintah pusat tidak semestinya disikapi secara pesimistis. Menurutnya, situasi ini harus dimaknai sebagai tantangan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
“Ini justru menjadi trigger, menjadi ujian yang harus kita jawab bersama-sama. Walaupun dipangkas cukup besar, tidak akan mengganggu pelayanan publik dan semua program harus berjalan sebagaimana mestinya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat Rahmat Mulyono menjelaskan bahwa kunjungannya ke Kubu Raya bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi, terutama dalam percepatan penyaluran transfer ke daerah serta optimalisasi pelaksanaan APBN.
“Kami akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan baik bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya.
Rahmat juga menilai capaian fiskal Kubu Raya sebagai yang terbaik di Kalimantan Barat dan regional Kalimantan. Ia menyebut dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis nasional berjalan baik, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
“Pada 2026 ini kami berharap koordinasi, kerja sama, dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berjalan dengan baik. Dengan begitu, potensi kendala teknis dalam penyaluran bisa kita antisipasi sejak awal,” tutup Rahmat.
