Bupati Muda Mahendrawan saat menyerahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Rasau Jaya. (Dok. Prokopim Kubu Raya)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, terus menggelar kegiatan penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pada Senin (18/12), penyerahan dilakukan di Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Rasau Jaya, menyusul acara serupa pada Sabtu (16/12) di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kubu.
Lebih dari 10.000 warga Kabupaten Kubu Raya menerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan dalam serangkaian kegiatan tersebut. Masyarakat penerima berasal dari berbagai kelompok, termasuk pekerja RT/RW, pekerja fardu kifayah, pekerja guru ngaji, pekerja penyuluh agama, pekerja KPU, tenaga kesehatan posyandu, dan pekerja rentan.
“Keberadaan mereka yang bekerja melayani dan mengurus masyarakat dengan panggilan nurani, dengan dedikasi yang tinggi, dan semua itu bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tentu adalah upaya untuk membuat masyarakat kita terbebas dari kemiskinan baru,” kata Bupati Muda Mahendrawan di Aula Kantor Camat Rasau Jaya.
Muda Mahendrawan menegaskan tekad pemerintahannya sejak awal terbentuk untuk merumuskan kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Meskipun dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah berusaha mencari cara untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh warganya.
“Dengan keterbatasan anggaran, kita harus berpikir bagaimana caranya membuat sesuatu supaya ada percepatan, melihat apa yang betul-betul menjadi jeritan nurani rakyat,” jelasnya.
Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berhasil membebaskan biaya pelayanan kesehatan di semua puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu). Di tahun 2023, pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kubu Raya juga akan menjadi bebas biaya bagi masyarakat setempat, termasuk yang belum terdaftar di BPJS.
“Insyaallah semuanya kita tanggung dan itu merupakan satu tekad. Kenapa? Karena sederhana, kalau masalah kesehatan itu masyarakat sudah tidak terbebani, insyaallah tidak akan banyak kemiskinan baru. Karena 60-70 persen kemiskinan itu terjadi ketika ada yang sakit di keluarga. Dan inilah yang sebenarnya kita atasi,” jelasnya.
