PONTIANAK INFORMASI, NASIONAL – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil untuk difasilitasi bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pemerintah Provinsi Riau, Selasa (20/12). Pertemuan ini direncanakan untuk membahas dana bagi hasil (DBH) yang sempat jadi polemik, menyusul Bupati Meranti yang sempat menyindir Kemenkeu dengan sebutan “iblis”.
Melansir laman Kemendagri, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengungkapkan hasil fasilitasi itu baru bisa diketahui setelah pertemuan.
“Rencananya hari Selasa mau dilakukan pertemuan dengan komponen terkait, tentunya Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Provinsi Riau, dan Kabupaten Kepulauan Meranti,” ungkap Fatoni dalam keterangan resmi yang diterbitkan Puspen Kemendagri, Senin kemarin.
Disebutkan juga bahwa pertemuan yang diagendakan di Kantor Kemendagri ini menyusul protes Bupati Meranti Muhamad Adil terhadap besaran DBH yang dinilai tak sebanding dengan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan daerahnya.
Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Adil menyampaikan keluhannya terhadap Kemenkeu. Kekecewaannya disampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada sesi tanya jawab saat acara berlangsung.
Menyikapi hal itu, Fatoni pun menyampaikan, selama ini Kemendagri bersama Kemenkeu dan kementerian/lembaga terkait melakukan rekonsiliasi data. Hal itu dilakukan dengan melibatkan daerah yang dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, meski tidak melibatkan langsung kepala daerah.
“Ini makanya yang datang rapat harusnya dilaporkan ke kepala daerahnya,” kata Fatoni.
Fatoni menambahkan, pihaknya telah mengirimkan undangan kepada pemerintah daerah maupun kementerian terkait untuk agenda pertemuan tersebut. Ia pun berharap saat pertemuan nanti masing-masing pihak bisa berdiskusi serta membahas dari hati ke hati, secara transparan dan terbuka.
“Tidak ada dusta di antara kita,” tegas Fatoni.
Seperti diketahui sebelumnya Bupati Meranti M Adil sebelumnya sempat menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan. Kritik keras dengan kata iblis itu disampaikannya kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12) lalu.
