PONTIANAK INFORMASI – Implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara menuai kritik tajam setelah empat dapur produksi berhenti beroperasi secara mendadak.
Dugaan kelalaian manajerial oleh Koordinator Wilayah (Korwil) kini menjadi sorotan, sehingga memicu desakan dari tokoh pemuda daerah agar segera dilakukan audit menyeluruh demi menyelamatkan hak gizi ribuan siswa.
Menanggapi hal tersebut, Dian Saputra, yang merupakan Mantan Ketua BEM Fisipol Universitas Tanjungpura (Untan) sekaligus Mantan Ketua Forum Mahasiswa Simpang Hilir (Formasi), angkat bicara. Sebagai putra daerah yang peduli terhadap isu sosial, Dian menyayangkan lemahnya koordinasi yang terjadi di tingkat Korwil.
“Penutupan empat dapur produksi ini adalah bukti nyata adanya ketidaksiapan dan kelalaian dalam manajemen wilayah. Korwil seharusnya menjadi jembatan solusi, bukan justru membiarkan kendala administratif atau logistik berujung pada penghentian program secara sepihak,” kata Dian Saputra kepada awak media, pada Sabtu (04/04).
Dian juga menekankan bahwa program sebesar ini memerlukan kepemimpinan yang responsif, terutama di wilayah seperti Kayong Utara yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
“Kami tidak ingin hak-hak siswa di Kayong Utara terabaikan hanya karena masalah koordinasi yang buruk. Perlu ada evaluasi total terhadap kinerja Korwil agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya,
Akibat penutupan ini, distribusi makanan kepada ribuan siswa di beberapa titik terhenti total. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat akan keberlangsungan program MBG di Kayong Utara dalam jangka panjang.
Hingga saat ini, pihak Korwil Kayong Utara belum memberikan keterangan resmi terkait alasan detail penutupan tersebut. Namun, publik mendesak agar instansi terkait segera melakukan audit terhadap kinerja manajemen di tingkat kabupaten untuk memastikan program nasional ini kembali berjalan tepat sasaran.
“Penutupan empat dapur produksi ini adalah bukti nyata adanya ketidaksiapan dan kelalaian dalam manajemen wilayah. Korwil seharusnya menjadi jembatan solusi, bukan justru membiarkan kendala administratif atau logistik berujung pada penghentian program secara sepihak,” kata Dian Saputra kepada awak media, pada Sabtu (04/04).
Dian juga menekankan bahwa program sebesar ini memerlukan kepemimpinan yang responsif, terutama di wilayah seperti Kayong Utara yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
“Kami tidak ingin hak-hak siswa di Kayong Utara terabaikan hanya karena masalah koordinasi yang buruk. Perlu ada evaluasi total terhadap kinerja Korwil agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya,
Akibat penutupan ini, distribusi makanan kepada ribuan siswa di beberapa titik terhenti total. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat akan keberlangsungan program MBG di Kayong Utara dalam jangka panjang.
Hingga saat ini, pihak Korwil Kayong Utara belum memberikan keterangan resmi terkait alasan detail penutupan tersebut. Namun, publik mendesak agar instansi terkait segera melakukan audit terhadap kinerja manajemen di tingkat kabupaten untuk memastikan program nasional ini kembali berjalan tepat sasaran.
