PONTIANAK INFORMASI – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak mulai menerapkan layanan administrasi kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanpa lagi mewajibkan melampirkan fotokopi e-KTP untuk sejumlah pengurusan dokumen.
Hal itu menanggapi pernyataan Direktorat Jendral Dukcapil Kementrian Dalam Negeri Terkait penggunaan fotocopy e-KTP yang dinilai beresiko terhadap perlindungan data pribadi.
Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Yuni Rosdiah, mengatakan masyarakat kini cukup menuliskan NIK dengan benar pada formulir permohonan seperti seperti pengurusan akta kelahiran, perceraian, surat kehilangan, surat pindah hingga SKPT.
“Kalau terkait pelayanan di Dukcapil, sebenarnya tidak diperlukan lagi fotokopi KTP sepanjang masyarakat sudah menuliskan NIK dengan benar di formulir,” ujarnya, Jumat (8/5/26).
Ia mengatakan, kebijakan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 28 September 2021. Dalam aturan itu disebutkan bahwa fotokopi KTP tidak lagi diperlukan apabila pemohon telah mencantumkan NIK secara benar.
Yuni menjelaskan, NIK menjadi kunci untuk membuka data kependudukan dalam sistem database nasional. Karena itu, kesalahan penulisan satu angka saja bisa membuat data tidak muncul dan menghambat proses pelayanan.
“Kami berharap dengan meniadakannya persyaratan Fotocopy KTP, masyarakat menulis (NIK) di formulir permohonannya itu dengan benar untuk kita cek di database, sehingga tidak menghambat. Kalau kita hanya memanggil nama, kan nama banyak yang sama,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, Disdukcapil Pontianak juga mulai memperbarui persyaratan layanan di website mereka dengan mengganti syarat fotokopi KTP menjadi pencantuman NIK.
Meski demikian, Yuni mengakui penerapan penuh tanpa fotokopi KTP di berbagai lembaga lain seperti bank maupun rumah sakit masih membutuhkan waktu. Hal itu karena belum semua instansi memiliki alat pembaca chip e-KTP.
“Di dalam e-KTP itu sebenarnya ada chip yang bisa dibaca, tetapi membutuhkan alat khusus. Banyak instansi yang belum memiliki fasilitas tersebut,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga telah menghadirkan IKD atau Identitas Kependudukan Digital yang sebenarnya dapat digunakan sebagai pengganti KTP fisik. Namun, menurutnya, masih diperlukan edukasi dan penegasan kebijakan agar penggunaan data digital bisa diterapkan lebih luas.
Yuni menegaskan, Disdukcapil Pontianak kini mulai lebih intens menerapkan pelayanan tanpa fotokopi KTP. Namun masyarakat tetap diminta teliti saat menuliskan NIK agar proses pelayanan tidak terkendala.
