Sekelompok pemuda dan mahasiswa Kalimantan Barat yang tergabung dalam Forum Pontianak selenggarakan Focus Group Discussion (FGD). Mengusung tema “Evaluasi Penerapan PPKM Darurat dan Program Vaksinasi di Wilayah Kalbar tahun 2021”, FGD dilaksanakan di Ibis Hotel Pontianak, Jumat (6/8/2021). Dalam kesempatan itu, mereka deklarasi dan menyatakan sikapnya untuk bantu penanganan pandemi Covid-19 di Kalbar.
Hadir sebagai narasumber Ketua komite IV DPD RI Sukiryanto, Kepala Dinas Kesehatan Pontianak, dr Sidiq Handanu dan Ketua FPTKI Kalbar sekaligus Rektor IAIN Pontianak Dr H Syarif.
Ketua Forum Pontianak Khairul Tamam mengutarakan bahwa mereka telah mendeklarasikan dan menyatakan sikapnya untuk menyikapi perkembangan dinamika sosial di Kalbar, terlebih khususnya dalam hal penanganan Covid-19.
Seperti dilansir dari pemberitaan Tribun Pontianak, mereka juga telah melakukan beberapa evaluasi sebagai kontrol atas kebijakan pemerintah dalam pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19 di Kalbar.
Evaluasi pertama perihal kebijakan penerapan PPKM Darurat di Kota Pontianak dan Kota Singkawang pada 12 hingga 25 Juli 2021 dan pelaksanaan PPKM Level 4 di Kota Pontianak pada 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Disebutkannya, kebijakan telah terbukti menekan kasus covid-19 di kedua kota itu. Berkat kebijakan tersebut, kini Pontianak dan Singkawang telah keluar dari zona merah berada di zona oranye per 26 Juli 2021.
Kemudian, evaluasi yang kedua adalah terkait kebijakan vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar yang bekerjasama dengan berbagai instansi lainnya.
Mewakili forumnya, Khairul Tamam mengatakan mereka sangat mendukung semua kebijakan yang baik tujuannya itu.
“Kami mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi sampai pada tataran kabupaten kota di Kalbar dalam rangka percepatan pengendalian covid-19,” pungkasnya, mengutip dari liputan Tribun Pontianak.
Sementara itu, poin lainnya yang diutarakan oleh Forum Pontianak adalah menolak statement dan isu politik terkait penurunan Presiden RI beserta pemerintahannya yang sah karena dianggap gagal dalam pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Kami mengimbau dan mengajak seluruh komponen masyarakat khususnya mahasiswa yang ada di Kalbar bahwa pandemi Covid-19 bukanlah tanggung jawab pemerintah saja,melainkan kota bersama,” tegasnya.
Tak lupa, ia juga mengajak seluruh masyarakat Kalbar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan tetap memakai masker, mejaga jarak, sering cuci tangan, dan menghindari kerumunan.
(Rilis DPW PKS Kalbar dan Tribun Pontianak)
