PONTIANAK INFORMASI – Polemik penempatan pejabat eselon II di Pemprov Kalimantan Barat yang memicu ketegangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur mendapat perhatian serius dari Ketua Tim Hukum Norsan-Krisantus, Glorio Sanen.
Ia berharap perselisihan itu tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan, mengingat Kalbar membutuhkan stabilitas dan keselarasan kepemimpinan.
Glorio menegaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur adalah satu kesatuan yang dipilih satu paket pada Pemilu 2024, meski memiliki tugas dan wewenang berbeda sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Karena itu, keduanya harus bersinergi menjalankan mandat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Menurutnya, Kalbar menghadapi tantangan besar mulai dari ketimpangan infrastruktur, angka kemiskinan yang masih tinggi, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertinggal.
Kondisi ini makin berat dengan keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran. Akibatnya, Kalbar dalam bayang-bayang defisit .
“Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah daerah harus harmonis. Kesolidan sangat diperlukan supaya kita bisa keluar dari bayang-bayang defisit dan memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai harapan masyarakat,” jelasnya.
Terkait pelantikan pejabat eselon II, Glorio meyakini pemerintah provinsi menerapkan sistem meritokrasi, yakni menempatkan pejabat berdasarkan keahlian dan kapasitas masing-masing.
Ia menekankan pentingnya kedua pimpinan daerah tetap fokus pada agenda besar: pemerataan pembangunan dan pemenuhan harapan masyarakat Kalbar.
“Fokus mereka harus pada kepentingan bersama untuk membangun Kalimantan Barat, bukan persoalan internal yang memecah energi,” tegasnya.
Dengan soliditas dan komunikasi yang baik, Glorio optimistis Kalbar dapat melangkah lebih cepat keluar dari berbagai persoalan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
