PONTIANAK INFORMASI – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memperkuat inklusi keuangan sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Norsan saat mengikuti Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (29/7).
Menurut Norsan, akses terhadap layanan keuangan tidak hanya penting untuk memperluas penggunaan produk keuangan formal, tetapi juga menjadi fondasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata,” kata Norsan.
Ia menjelaskan, TPAKD Kalbar telah dibentuk sejak 2018 dan kini sudah hadir di seluruh 14 kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi, pendampingan, hingga dukungan anggaran agar program percepatan akses keuangan berjalan optimal.
Norsan menyebut Kalbar memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, hingga kesehatan. Potensi tersebut didukung keberadaan lebih dari 225 ribu pelaku UMKM yang menjadi sasaran utama perluasan akses pembiayaan dan peningkatan literasi keuangan.
“Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita memastikan potensi tersebut didukung akses pembiayaan yang memadai, pendampingan usaha, serta literasi keuangan yang baik sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” ujarnya.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalbar mencapai 51,95 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 84,16 persen.
Untuk meningkatkan capaian tersebut, TPAKD Kalbar telah menetapkan delapan program prioritas pada 2025. Program itu meliputi pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik akses layanan keuangan, digitalisasi UMKM, perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan dan business matching.
Norsan menegaskan, keberhasilan perluasan akses keuangan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, hingga pemerintah kabupaten/kota.
“Ke depan kami akan terus memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat,” tutupnya.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata,” kata Norsan.
Ia menjelaskan, TPAKD Kalbar telah dibentuk sejak 2018 dan kini sudah hadir di seluruh 14 kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi, pendampingan, hingga dukungan anggaran agar program percepatan akses keuangan berjalan optimal.
Norsan menyebut Kalbar memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, hingga kesehatan. Potensi tersebut didukung keberadaan lebih dari 225 ribu pelaku UMKM yang menjadi sasaran utama perluasan akses pembiayaan dan peningkatan literasi keuangan.
“Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita memastikan potensi tersebut didukung akses pembiayaan yang memadai, pendampingan usaha, serta literasi keuangan yang baik sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” ujarnya.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalbar mencapai 51,95 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 84,16 persen.
Untuk meningkatkan capaian tersebut, TPAKD Kalbar telah menetapkan delapan program prioritas pada 2025. Program itu meliputi pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik akses layanan keuangan, digitalisasi UMKM, perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan dan business matching.
Norsan menegaskan, keberhasilan perluasan akses keuangan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, hingga pemerintah kabupaten/kota.
“Ke depan kami akan terus memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat,” tutupnya.
