Berdasarkan data tahun 2025, dari total sasaran 10.738 bayi di Kota Pontianak, baru sebanyak 3.834 anak atau sekitar 35,7 persen yang mendapatkan imunisasi lengkap.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat membuka kegiatan Persiapan Imunisasi Kejar dan Sosialisasi Imunisasi Rutin Bersama Kader dan Lintas Sektor di Hotel Orchardz Ayani, Selasa (11/11/2025).

“Kasus campak dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tengah meningkat di Kota Pontianak. Ini menjadi perhatian serius karena cakupan imunisasi kita masih sangat rendah,” ujarnya.

Bahasan menegaskan, imunisasi merupakan hak anak yang wajib dipenuhi agar terlindung dari penyakit berbahaya yang dapat dicegah melalui vaksin. Pemerintah kota, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan imunisasi kejar.

Menurutnya, imunisasi kejar diberikan kepada anak yang belum mendapatkan vaksin tertentu atau tertinggal dari jadwal imunisasi rutin. Langkah ini penting agar anak memperoleh kekebalan tubuh yang optimal.

Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat serta maraknya informasi keliru atau hoaks tentang imunisasi yang beredar di media sosial.

“Maka dari itu, saya mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi yang benar tentang imunisasi,” tegas Bahasan.

Ia juga meminta dukungan dari seluruh unsur, mulai dari Bapperida, Dinas Kominfo, TP-PKK, camat, lurah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kewanitaan, hingga kader Posyandu agar turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi lengkap bagi bayi dan balita.

“Dengan kerja sama lintas sektor, kita harapkan seluruh sasaran anak di Kota Pontianak mendapatkan imunisasi lengkap sehingga terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity),” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menyebut merencanakan upaya masif agar cakupan imunisasi di Kota Pontianak dapat meningkat sesuai target yang telah ditetapkan.

“Saat ini capaian imunisasi dasar lengkap masih tergolong rendah, sekitar 35 persen,” jelasnya.

Menurut Saptiko, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko masyarakat, terutama bayi, balita, dan anak sekolah, terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan akan melaksanakan kegiatan imunisasi secara menyeluruh di seluruh posyandu di Kota Pontianak.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kembali pentingnya imunisasi dalam meningkatkan kekebalan anak terhadap penyakit serta menurunkan angka kesakitan dan kematian,” terang dia.

Saptiko menambahkan, kegiatan persiapan imunisasi kejar dan sosialisasi imunisasi rutin tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Sebelumnya telah dilakukan pertemuan persiapan bersama pihak puskesmas, dan kali ini diikuti sekitar 400 peserta, terdiri atas 311 kader posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, camat, lurah, penanggung jawab program kesehatan serta perwakilan dari Bapperida, Dinas Kominfo, TP-PKK, Health Security Partnership (HSP), akademisi, ahli epidemiologi Indonesia, dan narasumber dari tingkat provinsi maupun kota.

The post Pemkot Pontianak Genjot Capaian Imunisasi Lengkap Anak Lewat Imunisasi Kejar appeared first on Pontianak Informasi.

Ini sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar,” ujar Sukiryanto usai kegiatan. Ia menjelaskan bahwa cakupan imunisasi di Kubu Raya saat ini masih berada di kisaran 44 persen, sehingga diperlukan upaya kolaboratif dan intensif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda dan kalangan mahasiswa. Acara yang berlangsung di Aula Hotel Dangau, Kubu Raya, Kamis (12/6/2025), secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.

“Kita harus proaktif. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama organisasi kepemudaan dan paguyuban harus bersatu memberikan pemahaman ke masyarakat, terutama dalam melawan hoaks tentang imunisasi yang selama ini menjadi hambatan,” tuturnya.
Sukiryanto juga menekankan pentingnya edukasi sejak dini, bahkan sebelum masa kehamilan, sebagai langkah pencegahan terhadap stunting dan penyakit menular. Ia menyoroti perlunya pendekatan lintas budaya guna menjawab keraguan di sejumlah komunitas akibat informasi yang tidak akurat.

“Kita harus menggerakkan pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat agar bisa menjadi agen penyuluh di tengah masyarakat. Edukasi ini penting agar imunisasi tidak ditolak karena kesalahpahaman,” jelasnya.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam sambutannya menegaskan bahwa peningkatan jumlah anak yang belum diimunisasi dipicu oleh penyebaran informasi yang keliru, terutama melalui media sosial.

“Masih ada anggapan salah, seperti imunisasi polio (dianggap) menyebabkan kelumpuhan. Padahal justru imunisasi itu mencegah penyakit tersebut. Inilah yang harus kita luruskan bersama,” terang Norsan.

The post Kubu Raya Jadi Lokasi Perdana Pencanangan Nasional Program Penguatan Imunisasi appeared first on Pontianak Informasi.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Prima Yosephine, dalam acara Pencanangan Penguatan Program Imunisasi Berdampak Strategis di Hotel Dangau, Kubu Raya, Kamis (12/6/2025).

“cakupan imunisasi lengkap bayi yang tidak mencapai target beberapa tahun terakhir mengisahkan jumlah anak-anak yang sama sekali belum pernah diimunisasi di Kalimantan Barat itu sudah mencapai 13.684 anak,” ungkapnya.

Berdasarkan data dari Kemenkes RI menunjukkan di Kalbar, imunisasi dasar lengkap untuk bayi baru mencapai 5,98 persen, sementara cakupan imunisasi lengkap untuk anak di bawah dua tahun (baduta) baru 4,43 persen. Dan juga Imunisasi DPT1 tercatat 11,38 persen.

Rendahnya cakupan ini menyebabkan munculnya kembali sejumlah penyakit yang seharusnya bisa dicegah melalui imunisasi.

Kemenkes mencatat adanya 20 kasus campak yang telah dikonfirmasi laboratorium, serta 2 kasus rubella, dan laporan suspek penyakit difteri serta pertusis.

“Ini tantangan besar bagi Kalimantan Barat, namun kami yakin dengan kepemimpinan Gubernur sebagai Leader of Change, Kalbar mampu mengatasinya dengan dukungan seluruh elemen masyarakat,” lanjut dr. Prima.

Sebagai upaya peningkatan cakupan imunisasi dan penguatan surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), Kemenkes RI bersama Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) dan Health Security Partners (HSP) meluncurkan Program Imunisasi Berdampak Strategis. Kalbar menjadi wilayah pertama di Indonesia yang menjalankan program tersebut.

Program ini merupakan bagian dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui US Centers for Disease Control and Prevention (USCDC). Diharapkan, keberhasilan program di Kalbar dapat menjadi percontohan bagi provinsi lainnya.

“Keberhasilan program ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya. Targetnya adalah perlindungan anak secara merata demi terciptanya generasi emas 2045,” pungkasnya.

The post 13 Ribu Anak di Kalbar Belum Diimunisasi, Kemenkes Soroti Rendahnya Cakupan Imunisasi appeared first on Pontianak Informasi.

“Imunisasi bukan sekadar suntikan, tapi perlindungan masa depan. Anak-anak yang sehat adalah aset bangsa. Maka dari itu, kami di Kota Pontianak berkomitmen memperkuat pelayanan imunisasi di semua tingkatan,” ujar Bahasan usai menghadiri Pencanangan Program Imunisasi Berdampak Strategis di Ballroom Hotel Dangau, Kubu Raya, Kamis (12/6/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program tersebut, termasuk keterlibatan orang tua, kader posyandu, dan tokoh masyarakat. Menurutnya, posyandu adalah ujung tombak pelayanan dasar ibu dan anak, sehingga perlu diaktifkan kembali pasca pandemi.

“Kalau posyandu aktif, maka kita bisa deteksi dini masalah kesehatan seperti stunting atau keterlambatan tumbuh kembang,” tambahnya.

Bahasan menyebutkan bahwa berbagai program intervensi gizi dan pemeriksaan kehamilan sudah dijalankan secara terintegrasi. Namun, ia mengakui masih dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk menekan prevalensi stunting secara signifikan.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan keprihatinannya atas menurunnya cakupan imunisasi dasar lengkap di wilayah Kalbar. Data menunjukkan penurunan dari 74,9 persen pada 2023 menjadi 42,7 persen pada 2024 (hingga November).

Ia mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan cakupan imunisasi. Ia juga menyoroti pentingnya imunisasi dalam mencegah penyakit seperti polio, campak, dan TBC serta menangkal informasi keliru seputar vaksinasi.

The post Pontianak Perkuat Layanan Imunisasi dan Posyandu Pasca Pandemi appeared first on Pontianak Informasi.