Penegasan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kadin Kalbar, Jalan Perdana, Pontianak, Rabu (19/11).

Selain menyampaikan keberatan terhadap figur eksternal, pihaknya juga kembali menegaskan bahwa kepengurusan hasil Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Kadin Kalbar yang digelar di Hotel Mercure beberapa waktu lalu merupakan kepengurusan yang legal.

Menurut Saleh Galing, mencuatnya wacana pengusungan salah satu nama dari luar Kalimantan Barat sebagai calon Ketua Umum Kadin Kalbar memunculkan berbagai respons dan keberatan dari pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan pihak yang peduli terhadap marwah ekonomi daerah.

“Banyak yang mengkhawatirkan bahwa proses ini mengabaikan prinsip representasi daerah, legitimasi organisasi, dan kapasitas putra-putri Kalbar,” ujarnya.

Sejumlah poin keberatan yang disampaikan dalam pernyataan resmi tersebut antara lain:

1. Tidak tepatnya memaksakan pencalonan figur non-Kalbar dalam hal ini Arya Rizqi, karena dianggap tidak memiliki keterikatan dan pemahaman mendalam mengenai kondisi lokal.

2. Dipertanyakan kompetensinya terkait dinamika sosial-ekonomi Kalbar. Para penolak menilai sosok tersebut hanya memahami isu-isu ekonomi yang dapat dieksplorasi, bukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Kesan pencalonan yang dipaksakan, seolah Kalbar tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk memimpin organisasi setingkat Kadin.

4. Potensi tergerusnya kemandirian pelaku usaha daerah apabila kepemimpinan dipengaruhi kepentingan eksternal.

5. Penolakan terhadap pandangan yang meremehkan kapasitas masyarakat Kalbar, karena pelaku usaha dinilai mampu mengelola dan memajukan perekonomian daerah.

6. Peringatan agar tidak bersikap arogan dalam memaksakan kepentingan luar, dan bila diperlukan, penolakan akan disampaikan melalui cara-cara legal, santun, dan bermartabat.

Dalam kesempatan itu, para pengurus juga menegaskan bahwa kepengurusan Kadin Kalbar di bawah kepemimpinan Saleh Galing merupakan kepengurusan yang sah dan memiliki legitimasi berdasarkan Mandat Musprovlub Kadin Kalbar dan MoU bersama Pemerintah Provinsi Kalbar.

Pengakuan yang disebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa

“Kami juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan resmi antara delegasi Kadin Kalbar hasil Musprovlub dan petinggi Kadin Indonesia, terdapat pernyataan bahwa kepengurusan yang dipimpin Arya Rizqi tidak akan dikukuhkan maupun dilantik,” tegas Saleh Galing.

Menurut pernyataan tersebut, Kadin Indonesia juga telah mengakui legalitas kepengurusan hasil Musprovlub dan MoU dengan Pemprov Kalbar. Karena itu, pihaknya meminta Kadin Indonesia bersikap tegas terhadap pihak mana pun yang berada di luar struktur kepengurusan resmi.

“Kami meminta agar tidak ada respons atau pengakuan terhadap kegiatan apa pun yang digelar pihak di luar kepengurusan sah,” ujarnya.

Pernyataan resmi ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga tertib organisasi, kedaulatan daerah, serta penghormatan terhadap proses demokratis di tubuh Kadin Kalbar. Pihaknya berharap seluruh anggota dan pemangku kepentingan dapat menjaga kondusivitas dan tetap berpijak pada aturan organisasi.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan kepentingan pelaku usaha dan masyarakat Kalimantan Barat,” tutupnya.

The post Kadin Kalbar Tolak Figur dari Luar Daerah untuk Pimpin Organisasi, Tegaskan Legalitas Hasil Musprovlub appeared first on Pontianak Informasi.

Dalam kesempatan itu, KADIN Indonesia menegaskan bahwa organisasi saat ini tidak dalam masa moratorium, melainkan tengah menjalani proses evaluasi kelembagaan nasional. Hal ini dilakukan untuk menyambut perubahan struktur hukum baru yang akan menempatkan KADIN Indonesia di bawah Presiden, KADIN Provinsi di bawah Gubernur, dan KADIN Kabupaten/Kota di bawah Bupati atau Wali Kota. Regulasi baru tersebut ditargetkan rampung pada awal tahun 2026.

KADIN Indonesia juga memberikan arahan agar KADIN Kalimantan Barat hasil Musprovlub tetap aktif menjalankan roda organisasi serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Organisasi daerah ini diharapkan turut berpartisipasi dalam berbagai program nasional dan daerah sesuai MoU yang telah ditandatangani bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.

Ketua Umum KADIN Kalbar terpilih, H. Saleh Galing, bersama 14 Ketua KADIN Kabupaten/Kota serta delapan Ketua Umum asosiasi, menyampaikan delapan program strategis utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Program tersebut mencakup:

1. Hilirisasi tambang bauksit dan emas melalui optimalisasi IPR dan IUP.
2. Pemanfaatan produk turunan sawit untuk mendukung implementasi B40 dan biodiesel.
3. Swasembada pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.
4. Perhutanan sosial dan program karbon (carbon credit) menuju ekonomi hijau.
5. Penguatan koperasi kredit (Credit Union) dan financial technology berbasis investasi lokal.
6. Pendampingan pelaku UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
7. Peningkatan akses listrik desa guna pemerataan ekonomi masyarakat.
8. Pendampingan Koperasi Merah Putih dalam pengembangan sektor bisnis produktif.

Pertemuan tersebut juga menandai komitmen bersama untuk mengakhiri dualisme kepengurusan yang sempat muncul di daerah, sekaligus memperkuat konsolidasi kelembagaan.

Ketua Umum HIPKA Kalimantan Barat, Abdul Karim, yang turut mendampingi dalam pertemuan dengan pengurus KADIN Indonesia, menyampaikan,

“Besarnya harapan masyarakat dan tanggung jawab KADIN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah harus diimbangi dengan konsolidasi anggota dan stabilitas politik yang permanen. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% bukan hanya visi nasional, tetapi juga tanggung jawab bersama dunia usaha di daerah.”

Pertemuan ini menegaskan semangat rekonsiliasi, sinergi, dan langkah maju bersama untuk memperkuat peran KADIN sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional.

The post KADIN Kalbar Hasil Musprovlub Resmi Diterima KADIN Indonesia, Siap Jalankan 8 Program Strategis Ekonomi Daerah appeared first on Pontianak Informasi.