Kadin Kalbar
PONTIANAK INFORMASI, Lokal — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Barat hasil Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) secara resmi diterima oleh KADIN Indonesia dalam pertemuan yang berlangsung di Menara KADIN Indonesia, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas hasil Musprovlub serta arah strategis organisasi dalam memperkuat sinergi kelembagaan dengan pemerintah pusat dan daerah, di tengah proses pembahasan RUU KADIN di DPR RI.
Dalam kesempatan itu, KADIN Indonesia menegaskan bahwa organisasi saat ini tidak dalam masa moratorium, melainkan tengah menjalani proses evaluasi kelembagaan nasional. Hal ini dilakukan untuk menyambut perubahan struktur hukum baru yang akan menempatkan KADIN Indonesia di bawah Presiden, KADIN Provinsi di bawah Gubernur, dan KADIN Kabupaten/Kota di bawah Bupati atau Wali Kota. Regulasi baru tersebut ditargetkan rampung pada awal tahun 2026.
KADIN Indonesia juga memberikan arahan agar KADIN Kalimantan Barat hasil Musprovlub tetap aktif menjalankan roda organisasi serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Organisasi daerah ini diharapkan turut berpartisipasi dalam berbagai program nasional dan daerah sesuai MoU yang telah ditandatangani bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.
Ketua Umum KADIN Kalbar terpilih, H. Saleh Galing, bersama 14 Ketua KADIN Kabupaten/Kota serta delapan Ketua Umum asosiasi, menyampaikan delapan program strategis utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Program tersebut mencakup:
- Hilirisasi tambang bauksit dan emas melalui optimalisasi IPR dan IUP.
- Pemanfaatan produk turunan sawit untuk mendukung implementasi B40 dan biodiesel.
- Swasembada pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.
- Perhutanan sosial dan program karbon (carbon credit) menuju ekonomi hijau.
- Penguatan koperasi kredit (Credit Union) dan financial technology berbasis investasi lokal.
- Pendampingan pelaku UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Peningkatan akses listrik desa guna pemerataan ekonomi masyarakat.
- Pendampingan Koperasi Merah Putih dalam pengembangan sektor bisnis produktif.
Pertemuan tersebut juga menandai komitmen bersama untuk mengakhiri dualisme kepengurusan yang sempat muncul di daerah, sekaligus memperkuat konsolidasi kelembagaan.
Ketua Umum HIPKA Kalimantan Barat, Abdul Karim, yang turut mendampingi dalam pertemuan dengan pengurus KADIN Indonesia, menyampaikan,
“Besarnya harapan masyarakat dan tanggung jawab KADIN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah harus diimbangi dengan konsolidasi anggota dan stabilitas politik yang permanen. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% bukan hanya visi nasional, tetapi juga tanggung jawab bersama dunia usaha di daerah.”
Pertemuan ini menegaskan semangat rekonsiliasi, sinergi, dan langkah maju bersama untuk memperkuat peran KADIN sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional.
