Dilansir dari Bloomberg News, media pemerintah China menyatakan akan mengambil langkah balasan besar-besaran setelah peringatan perjalanan Beijing memicu kekhawatiran akan pembalasan ekonomi. Dalam pernyataan yang diperkuat oleh Harian Tentara Pembebasan Rakyat, akademisi yang berafiliasi dengan pemerintah memperingatkan, “jika militer Jepang terlibat di Selat Taiwan, seluruh negeri berisiko menjadi medan perang”.​

Pernyataan PM Takaichi yang mengatakan, “Apa yang disebut sebagai kontingensi Taiwan telah menjadi begitu serius sehingga kita harus mengantisipasi skenario terburuk,” dianggap Beijing sebagai provokasi serius yang membuka peluang Jepang untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri China. Kondisi ini memicu reaksi diplomatik keras dari China yang bahkan mengeluarkan imbauan perjalanan yang melarang warganya berkunjung ke Jepang sepanjang 2025, menyebut Jepang sebagai negara yang “tidak aman” bagi warga China.​​

Sebagai respons, pemerintah Jepang juga mengimbau warganya yang berada di China untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari area ramai. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, menyampaikan bahwa Jepang melakukan penilaian berdasarkan situasi keamanan di China yang semakin tidak stabil. Namun, Jepang menegaskan bahwa pernyataan Takaichi tidak mengubah posisi resmi Jepang yang mengakui Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintah sah, sesuai komunike bersama tahun 1972.​

Salah satu akar ketegangan ini juga terkait sengketa wilayah di Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang selama ini menjadi titik panas dalam hubungan kedua negara. China menuntut Jepang untuk mematuhi kesepakatan yang ada dan menghindari tindakan yang bisa mengancam stabilitas regional. Selain itu, kekhawatiran muncul karena Amerika Serikat memiliki perjanjian pertahanan dengan Jepang yang bisa memicu konfrontasi militer lebih luas jika terjadi insiden di wilayah sengketa tersebut.​

Ketegangan yang meningkat ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan keamanan nasional Jepang dan hubungan dengan negara tetangga yang sangat berpengaruh di Asia. Apabila terjadi konfrontasi, kawasan Asia Timur khususnya Selat Taiwan diperkirakan menjadi titik api utama yang dapat meluas ke konflik regional yang lebih besar.

The post Ketegangan Meningkat, Hubungan Jepang dan China Memanas Akibat Isu Taiwan appeared first on Pontianak Informasi.

Pemerintah Irak mengecam serangan tersebut sebagai tindakan pengecut dan berbahaya yang mengancam stabilitas nasional. Juru bicara militer Perdana Menteri Irak, Sabah Al Numan, menyatakan bahwa pasukan keamanan berhasil menggagalkan serangan lanjutan yang diarahkan ke empat lokasi militer lainnya dengan menembak jatuh drone sebelum mencapai sasaran.

Hingga kini, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Pemerintah Irak telah membentuk komite tingkat tinggi untuk menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku di balik insiden tersebut. Spekulasi di kalangan analis dan sumber keamanan masih berkembang, namun baik Israel maupun Iran tetap bungkam dan tidak memberikan pernyataan resmi terkait serangan ini.

Serangan ini terjadi di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel yang telah melibatkan serangan rudal dan serangan udara di berbagai wilayah. Beberapa jam sebelum serangan drone di Irak, Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer AS di Qatar sebagai balasan atas serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir mereka. Ketegangan ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik ke negara-negara tetangga, termasuk Irak.

Situasi ini menempatkan Irak sebagai korban baru dalam rangkaian ketegangan regional yang semakin kompleks. Serangan drone tersebut dinilai sebagai upaya terencana untuk melumpuhkan kemampuan pengawasan udara Irak di tengah situasi geopolitik yang memanas, sehingga menambah ketidakpastian dan risiko keamanan di kawasan Timur Tengah.

The post Serangan Drone Misterius Hantam Pangkalan Militer Irak, Israel dan Iran Bungkam appeared first on Pontianak Informasi.

Ketua parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf mengkritik IAEA karena tidak mengutuk serangan terhadap instalasi nuklir Iran, yang menurutnya telah merusak kredibilitas internasional badan tersebut. Ghalibaf menegaskan bahwa Organisasi Energi Atom Iran akan menangguhkan kerja sama hingga keamanan fasilitas nuklir negara dijamin. Keputusan ini masih menunggu persetujuan dari Dewan Wali, yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau memveto undang-undang di Iran.

Ketegangan ini memuncak setelah serangan udara Israel dan AS yang menargetkan fasilitas nuklir di Fordow, Natanz, dan Isfahan, yang menewaskan sejumlah ilmuwan dan personel militer Iran. Serangan ini terjadi di tengah perundingan nuklir yang sedang berlangsung dan diiringi oleh laporan kontroversial IAEA yang menuding Iran melanggar kewajiban nuklirnya, meskipun kemudian Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyatakan tidak ada bukti upaya sistematis Iran untuk mengembangkan senjata nuklir.

Iran menuduh IAEA telah mempolitisasi tugasnya dan mengaburkan kebenaran tentang program nuklir Iran, sehingga memicu konflik yang berujung pada serangan militer. Pejabat Iran bahkan menyatakan bahwa Grossi harus dilarang memasuki negara mereka karena dianggap gagal menjalankan mandat secara netral dan profesional.

Langkah penangguhan kerja sama ini menandai perubahan signifikan dalam hubungan Iran dengan badan pengawas nuklir internasional dan berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Parlemen Iran juga tengah menyusun rancangan undang-undang untuk menghentikan kerja sama secara permanen jika kondisi tidak membaik. Iran menegaskan bahwa mereka tidak berniat mengembangkan program nuklir militer, namun menuntut agar IAEA menjalankan tugasnya secara objektif dan tanpa intervensi politik.

Situasi ini menunjukkan eskalasi serius dalam hubungan antara Iran dan komunitas internasional terkait pengawasan program nuklir, yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas regional dan proses diplomasi nuklir global. Iran menuntut jaminan keamanan dan profesionalisme dari IAEA sebelum melanjutkan kerja sama lebih lanjut.

The post Parlemen Iran Sepakat Hentikan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB Setelah Serangan Israel dan AS appeared first on Pontianak Informasi.