Menurut Wakil Kepala Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Korea Utara, Ko Jong-chol, tembakan peringatan yang dilakukan oleh militer Korea Selatan merupakan provokasi serius yang sengaja dilakukan untuk meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan itu tidak bisa dianggap kecelakaan semata karena terjadi di saat pasukan Korut tengah memperkuat pertahanan perbatasan.

Dalam beberapa bulan terakhir, militer Korea Selatan memang kerap menggunakan pengeras suara dan tembakan peringatan untuk memukul mundur tentara Korea Utara yang melewati garis demarkasi militer. Namun tindakan keras yang dibalas dengan tembakan peringatan ini menjadi salah satu momen paling tegang dalam beberapa waktu terakhir.

Ko Jong-chol juga menjelaskan bahwa tentara Korea Utara saat insiden berlangsung sedang membangun penghalang anti-tank serta memasang ranjau sebagai bagian dari upaya memblokir perbatasan secara permanen. Hal ini mencerminkan upaya Pyongyang untuk mendisiplinkan wilayah perbatasannya yang semakin memanas.

Sementara itu, militer Korea Selatan menyatakan bahwa tindakan tembakan peringatan tersebut merupakan respons prosedural setelah puluhan tentara Korea Utara dilaporkan melanggar garis demarkasi militer. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengungkapkan bahwa pihaknya selalu memantau aktivitas militer Korea Utara dengan cermat dan bertindak sesuai prosedur untuk menjaga stabilitas perbatasan.

Reaksi keras dari rezim Kim Jong-Un ini juga menjadi pengingat bahwa situasi di Semenanjung Korea masih sangat rawan dan bisa memicu konfrontasi lebih lanjut. Ko Jong-chol memperingatkan bahwa pihaknya siap menghadapi segala bentuk provokasi dan bertekad mempertahankan kedaulatan secara tegas.

Insiden tembakan peringatan terakhir ini menjadi sorotan dunia, mengingat kedua Korea secara teknis masih berstatus berperang sejak Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Ketegangan di perbatasan marak dengan aktivitas militer yang saling balas dan siap siaga yang menunjukkan bahwa potensi konflik tidak boleh diabaikan begitu saja.

The post Rezim Kim Jong-Un Bereaksi Keras Usai Tentara Korea Selatan Lepaskan Tembakan Peringatan ke Korea Utara appeared first on Pontianak Informasi.

Choi Min-kyung mengaku mengalami penyiksaan brutal, pelecehan seksual, dan kekerasan fisik selama tiga bulan di fasilitas penahanan Korea Utara setelah dipulangkan paksa dari China pada 2008. “Saya menuntut agar Kim Jong-un dan bawahannya dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum. Sebagai korban penyiksaan dan penyintas Korut, saya memikul tanggung jawab yang mendalam dan mendesak untuk meminta pertanggungjawaban dinasti Kim atas kejahatan kemanusiaan,” ujar Choi, seperti dilansir Lentera Today.

Kasus ini didampingi oleh Pusat Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia di Pusat Basis Data untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara (NKDB). NKDB menyatakan bahwa gugatan ini merupakan yang pertama kali diajukan oleh korban pelanggaran HAM kelahiran Korea Utara terhadap pemimpinnya sendiri. NKDB juga berencana membawa kasus ini ke badan-badan internasional seperti PBB dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Choi Min-kyung sendiri merupakan Ketua Asosiasi Keluarga Korban Penjara Korea Utara. Ia membelot dari negaranya pada 1997, sempat tinggal di China, namun dipulangkan paksa pada 2008. Selama di tahanan, Choi mengaku mengalami berbagai bentuk kekerasan yang menyebabkan trauma berkepanjangan. Setelah beberapa kali gagal melarikan diri, ia akhirnya berhasil menetap di Korea Selatan pada 2012.

Dalam keterangannya kepada media, Choi berharap langkah hukumnya dapat menjadi pemicu perhatian dunia terhadap isu HAM di Korea Utara. “Saya harap tindakan hukum ini akan menjadi kesempatan untuk menarik perhatian Korea Selatan dan dunia mengenai masalah HAM di Korea Utara,” kata Choi.

Gugatan ini tidak hanya mencetak sejarah baru, tetapi juga berpotensi menambah tekanan internasional terhadap Pyongyang yang selama ini nyaris kebal dari jeratan hukum global. Banyak pihak menilai, kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi korban lain untuk menuntut keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Kim Jong-un.

Pengajuan gugatan ini juga mendapat perhatian luas dari berbagai organisasi HAM internasional. Mereka menilai langkah Choi sebagai keberanian luar biasa yang dapat membuka jalan bagi akuntabilitas pemimpin otoriter atas kejahatan kemanusiaan. Seperti disampaikan Choi, “Saya berharap tindakan hukum ini menarik perhatian domestik dan internasional terhadap isu hak asasi manusia di Korea Utara”.

The post Gugatan Bersejarah: Kim Jong-un Dihadapkan ke Pengadilan oleh Pembelot Korea Utara appeared first on Pontianak Informasi.

Juru bicara kepresidenan, Kang Yu-jung, menyatakan bahwa instruksi penghentian siaran tersebut dikeluarkan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea. “Presiden menginstruksikan otoritas militer untuk menangguhkan siaran pengeras suara di garis depan yang mengarah ke Korea Utara,” ujarnya kepada wartawan.

Siaran propaganda ini sebelumnya sempat dihentikan selama hampir satu tahun, kemudian dilanjutkan kembali pada Juni tahun lalu sebagai respons atas kiriman balon berisi sampah dari Korea Utara. Kini, penghentian ini menandai janji kampanye Lee Jae-myung untuk memperbaiki hubungan antar-Korea, yang juga termasuk menghentikan pengiriman selebaran anti-Korut melalui balon udara.

Langkah ini merupakan bagian dari agenda Presiden Lee yang baru dilantik awal Juni 2025, yang fokus pada rekonsiliasi dan stabilitas regional setelah periode krisis darurat militer dan ketegangan politik di Korea Selatan. Pemerintahannya juga menghadapi tantangan besar dalam membangkitkan ekonomi dan mengatasi dinamika geopolitik global.

Keputusan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pihak yang berharap dapat membuka babak baru dialog dan perdamaian di Semenanjung Korea, sekaligus mengurangi risiko konflik yang selama ini mengancam stabilitas kawasan. Presiden Lee menegaskan bahwa perdamaian dan kerja sama antar-Korea menjadi prioritas utama pemerintahannya demi masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi kedua negara.

The post Presiden Lee Jae-myung Hentikan Siaran Propaganda ke Korut, Fokus Bangun Perdamaian Semenanjung Korea appeared first on Pontianak Informasi.