Permintaan tersebut, kata Norsan, akan ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam pertemuan yang saat ini tengah dijadwalkan.

“kita akan membahas soal TKD dan juga program-program infrastruktur daerah. Kalau seandainya TKD tidak dikembalikan, kita minta infrastruktur dibantu melalui dana investasi peningkatan jalan,” ujar Ria Norsan, Rabu (5/11/2025).

Sebagaimana diketahui dana TKD yang dipangkas untuk seluruh wilayah Kalimantan Barat mencapai hampir Rp5 triliun, sementara untuk Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri, pemotongan mencapai Rp522 miliar.

Kebijakan pemangkasan TKD itu sebelumnya disebut pemerintah pusat sebagai langkah mengalihkan anggaran ke belanja kementerian dan lembaga, guna mendukung program prioritas nasional.

Namun, menurut Norsan, pemotongan tersebut justru memberatkan daerah.

“Kenapa (minta dikembalikan) karena beban kita nanti berat baik Kabupaten maupun Provinsi,” ujar Norsan beberapa waktu lalu.

Norsan menilai, kebijakan ini semakin membebani daerah karena mulai Januari 2026, pemerintah daerah akan menanggung pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya masih ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Mulai Januari 2026 itu gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kita terima itu untuk beban daerah dan beban provinsi. Nah kalau sekarang masih ditanggung pusat,” sebut Norsan.

Norsan menjelaskan, ada sekitar 9.000 lebih PPPK yang gajinya harus dibayarkan oleh pemerintah daerah mulai tahun depan. Dengan adanya pemotongan TKD, beban ganda ini menjadi poin utama keberatan mereka.

The post Gubernur Ria Norsan Minta Pemerintah Bantu Infrastruktur Jika TKD yang Dipangkas Tak Dikembalikan appeared first on Pontianak Informasi.

Kondisi ini menyebabkan banyak orang tua kesulitan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri terdekat melalui jalur domisili saat proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Seperti yang dialami Yani, salah satu warga Tanray 1, yang mengaku kecewa karena anaknya tidak diterima di SMAN 6 Pontianak yang berlokasi di Tanjung Raya 2, meski sekolah tersebut merupakan yang paling dekat dari rumah mereka.

“Sudah daftar di SMAN 6, tapi ternyata tidak masuk karena jaraknya dianggap terlalu jauh. Padahal itu yang paling dekat dari rumah kami,” ujarnya, Senin (8/7/2025).

Kini, Yani hanya berharap anaknya bisa diterima melalui jalur prestasi. Namun ia menyadari, kuota di jalur tersebut sangat terbatas dan persaingannya cukup ketat.

“Masalah ini bukan pertama kali terjadi. Setiap tahun warga di sini selalu kesulitan saat mendaftar sekolah negeri karena tidak ada SMA di Tanray 1. Kami berharap pemerintah segera bangun SMA di sini,”tegasnya

Keluhan serupa juga disampaikan Fadlun Alkaderi, warga Tanray 1 lainnya, saat ditemui di posko helpdesk SPMB jenjang SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, pada Selasa (8/7/25).

Fadlun datang untuk membantu anak tetangganya yang merupakan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), ingin masuk ke SMK 7 di Tanjung Raya 2, tapi kurangnya sosialisasi anak tersebut mendaftar ke SMKN 3 yang berada di Jalan S.Parman di Kecamatan Pontianak Selatan.

“Anak itu seharusnya mendaftar ke SMK 7 sesuai zonasinya, tapi karena kurangnya sosialisasi, dia malah daftar ke SMK 3 dan akhirnya tidak diterima,” jelas Fadlun.

Lebih lanjut, Fadlun mengatakan terbatasnya pilihan sekolah negeri membuat banyak anak-anak disana salah memilih sekolah tujuan.

Ia mengatakan anak-anak disana nyaris tidak punya pilihan kecuali sekolah swasta, yang biayanya tidak semua warga mampu tanggung terutama dari keluarga tak mampu.

“kita di Tanjung Raya 1 itu, kita nggak ada sekolah SMA. Nah, mereka yang daftar lewat domisili atau zonasi, yang tinggal di Tanjung Raya 1, itu nggak akan dapat sekolah di Tanjung Raya 2. Karena jarakan, akhirnya mereka harus masuk swasta. Mereka tidak punya kemampuan buat masuk swasta.

Fadlun berharap pemerintah segera membuka akses pendidikan yang lebih adil dengan membangun sekolah negeri, baik SMA maupun SMK, di wilayah Tanray 1.

“Saya mohon kepada pemerintah, buatlah SMA atau SMK negeri di Tanray 1. Anak-anak di sini semuanya ingin sekolah. Tapi kalau harus ke swasta, mereka benar-benar tidak mampu. Mereka cuma ingin sekolah di dekat rumah, yang bisa dijangkau jalan kaki atau numpang kendaraan,” tuturnya.

“Mereka tidak menuntut sekolah favorit atau unggulan. Cukup sekolah negeri yang terjangkau dan layak. Itu saja harapan kami,” pungkas Fadlun.

The post Anak Tak Lolos Jalur Domisili, Warga Desak Pemerintah Bangun SMA Negeri di Tanray 1 appeared first on Pontianak Informasi.