Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi menjadi ajang pencitraan, terlebih di saat bersamaan pemerintah juga berencana menaikkan iuran pada tahun 2026.

“Saya agak bingung, karena sebenarnya tidak ada orang yang berutang ke BPJS. Kalau iuran tidak dibayar, otomatis pelayanannya juga tidak diberikan. Jadi, bagaimana bisa disebut utang?” ujarnya saat dimintai tanggapan, Sabtu 12 Oktober 2025.

Heri menilai, langkah penghapusan tunggakan yang disertai kewajiban daftar ulang dengan tarif baru justru membebani masyarakat.

“Sekilas memang tampak seperti program luar biasa, karena seolah-olah ada pemutihan tunggakan. Tapi kalau setelah itu peserta disuruh daftar ulang dan iurannya dinaikkan, artinya sama saja. Pemerintah dapat citra baik, tapi rakyat tetap harus bayar lebih mahal,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar kesan populis, melainkan benar-benar memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

“Kalau orang tidak membayar iuran, alasannya sederhana karena tidak mampu atau sedang kesulitan keuangan. Jadi, harus ada data yang valid, mana masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan layak dibantu,” katanya.

Politisi asal Kalimantan Barat itu menekankan pentingnya verifikasi agar program bantuan iuran BPJS tepat sasaran.

“Kita bisa saja tertipu, ada yang pura-pura miskin supaya dapat bantuan, padahal mampu. Tapi yang benar-benar miskin justru tidak terdata. Makanya perbaikam basis data nya dulu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Heri berharap kebijakan ini tidak dijadikan alat politik semata.

“Kalau mau membantu rakyat, bantu dengan benar. Jangan seolah berbuat untuk rakyat tapi ujung-ujungnya malah menyengsarakan rakyat. Kalau memang ingin hapus tunggakan, jangan disertai dengan kenaikan iuran,” tegasnya.

Menurutnya, solusi terbaik adalah memperjelas mekanisme bantuan bagi masyarakat tidak mampu, terutama yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem, agar iurannya benar-benar ditanggung oleh negara.

“Jangan rakyat terus yang dijadikan objek pencitraan. Kalau niatnya menolong, ya tolong sungguh-sungguh,” pungkasnya

The post Anggota DPRD Kalbar Kritiki Rencana Hapus Tunggakan Iuran BPJS: “Jangan Jadi Ajang Pencitraan” appeared first on Pontianak Informasi.

Dalam pernyataannya, Aloysius menyampaikan bahwa tuntutan mahasiswa akan menjadi bahan penting yang diperjuangkan hingga ke DPR RI dan Presiden.

“Ada sekitar 9 sampai 10 tuntutan, dan ada beberapa tuntutan telah kita buat, telah kita lampirkan, dan akan kita bawa ke Jakarta, terutama berkaitan dengan kewenangan yang menjadi hak atau kewenangan dari DPR RI dan juga Presiden,” ujarnya.

Aloysius juga menekankan bahwa kehadiran Gubernur Ria Norsan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, Kapolda, serta Pangdam XII/Tanjungpura dalam aksi tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mendengar langsung aspirasi mahasiswa.

“Saya mengundang juga pak Gubernur biar dengar semua, pak Kapolda dan pak Pangdam, semua ada di sini, dan bisa disampaikan kepada kita. Kalau tuntutan menjadi kewenangan provinsi, di sini sudah bisa diambil kebijakan. Kalau menjadi kewenangan pusat, itu akan kita teruskan,” tegasnya.

Selain menyampaikan sikap resmi, Aloysius juga mengungkapkan rasa duka cita atas meninggalnya sejumlah mahasiswa dalam aksi serupa di daerah lain.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya Affa Kurniawan dan beberapa juga yang ada di Makassar dan sebagainya, mereka adalah pahlawan demokrasi,” ucapnya.

Adapun sejumlah tuntutan mahasiswa di antaranya penurunan tunjangan DPR, pencopotan Kapolri, pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi Satgas PKH di Kalbar, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pengawalan penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan, hingga isu-isu lokal yang menyangkut kepentingan masyarakat.

The post Ketua DPRD Kalbar Janji Teruskan Aspirasi Mahasiswa ke Pemerintah Pusat appeared first on Pontianak Informasi.

Krisantus memyampaikan bahwa peraturan tersebut haruslah juga mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat adat yang membuka lahan berpindah.

Ia menekankan agar jangan sampai peraturan tersebut nantinya “mengkambing hitamkan” masyarakat pedalaman yang membuka lahan dengan cara pembakaran lahan.

“Pemerintah Pusat memang berwewenang, tapi juga harus dikaji ulang ya kearifan masyarakat setempat yang memang turun-temurun hidupnya memang mengandalkan berladang, dan memang berladang berpindah-pindah, saya yakin dengan kearifan lokal yang ada mereka mampu menjaga itu,” ujar Krisantus saat ditemui pada Rabu (13/08/2025).

Menurutnya, menjaga kearifan lokal masyarakat adat juga tidak kalah pentingnya, sehingga perlu ada pertimbangan terkait hal tersebut.

“Sebenarnya kalau menurut saya, kita harus menghargai kearifan lokal, memang Pemerintah Pusat punya wewenang untuk mencabut peraturan daerah, namun saya berharap hal ini juga dikaji ulang,” tambahnya.

Krisantus menyampaikan bahwa perlu dipelajari secara jelas dan menyeluruh terkait peraturan tersebut agar nantinya juga tidak merugikan masyarakat lokal yang menggandakan ladang sebagai mata pencarian.

Ia juga menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ada di Kalimantan Barat bukan di akibatkan oleh pembukaan lahan berpindah oleh segelintir masyarakat lokal atau pedalaman.

“Saya berani mempertanggung jawabkan itu, bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan di akibatkan oleh ladang berpindah, karena zaman ini tidak sampai 10 persen lagi ya masyarakat pedalaman yang berladang berpindah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti agar pemerintah pusat dapat meningkatkan pengawasan pada berbagai investasi yang masuk di Kalbar baik pada bidang perkebunan, pertambangan.

“Perlu ada pengawasan dan edukasi buat satu aturan yang jelas jadi jangan ladang berpindah yang kita kambing hitamkan bahwa Karhutla itu disebabkan oleh pembakaran lahan berpindah satu atau dua hektar yang hanya sekedar dilakukan masyarakat lokal mencari sesuap nasi,” pungkasnya.

The post Perda Izin Bakar Lahan Akan Dicabut, Wagub Kalbar Krisantus Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang appeared first on Pontianak Informasi.

Krisantus memyampaikan bahwa peraturan tersebut haruslah juga mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat adat yang membuka lahan berpindah.

Ia menekankan agar jangan sampai peraturan tersebut nantinya “mengkambing hitamkan” masyarakat pedalaman yang membuka lahan dengan cara pembakaran lahan.

“Pemerintah Pusat memang berwewenang, tapi juga harus dikaji ulang ya kearifan masyarakat setempat yang memang turun-temurun hidupnya memang mengandalkan berladang, dan memang berladang berpindah-pindah, saya yakin dengan kearifan lokal yang ada mereka mampu menjaga itu,” ujar Krisantus saat ditemui pada Rabu (13/08/2025).

Menurutnya, menjaga kearifan lokal masyarakat adat juga tidak kalah pentingnya, sehingga perlu ada pertimbangan terkait hal tersebut.

“Sebenarnya kalau menurut saya, kita harus menghargai kearifan lokal, memang Pemerintah Pusat punya wewenang untuk mencabut peraturan daerah, namun saya berharap hal ini juga dikaji ulang,” tambahnya.

Krisantus menyampaikan bahwa perlu dipelajari secara jelas dan menyeluruh terkait peraturan tersebut agar nantinya juga tidak merugikan masyarakat lokal yang menggandakan ladang sebagai mata pencarian.

Ia juga menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ada di Kalimantan Barat bukan di akibatkan oleh pembukaan lahan berpindah oleh segelintir masyarakat lokal atau pedalaman.

“Saya berani mempertanggung jawabkan itu, bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan di akibatkan oleh ladang berpindah, karena zaman ini tidak sampai 10 persen lagi ya masyarakat pedalaman yang berladang berpindah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti agar pemerintah pusat dapat meningkatkan pengawasan pada berbagai investasi yang masuk di Kalbar baik pada bidang perkebunan, pertambangan.

“Perlu ada pengawasan dan edukasi buat satu aturan yang jelas jadi jangan ladang berpindah yang kita kambing hitamkan bahwa Karhutla itu disebabkan oleh pembakaran lahan berpindah satu atau dua hektar yang hanya sekedar dilakukan masyarakat lokal mencari sesuap nasi,” pungkasnya.

The post Perda Bakar Lahan 2 Hektar Akan Dicabut, Wagub Kalbar Krisantus Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang appeared first on Pontianak Informasi.