Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo setelah memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin (9/6). Dalam rapat itu, Presiden menyoroti dampak aktivitas pertambangan terhadap kelestarian lingkungan di kawasan Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terbaik di dunia.

Empat perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Pemerintah menegaskan langkah ini sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan menertibkan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan dan pulau-pulau kecil yang rentan rusak akibat pertambangan.

Sejak Januari 2025, pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden tentang penertiban kawasan hutan, termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam dan pertambangan. Hal ini menjadi landasan hukum dalam penertiban izin-izin yang dinilai bermasalah.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin usaha PT GAG Nikel tidak dicabut, namun aktivitas produksinya dihentikan sementara hingga proses verifikasi lapangan selesai. Penghentian sementara ini dilakukan menyusul penolakan dari masyarakat dan aktivis lingkungan yang menilai operasi tambang nikel tersebut dapat mengancam ekosistem Raja Ampat.

Langkah tegas pemerintah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan aktivis lingkungan, yang menilai keputusan tersebut sebagai upaya penting dalam menjaga kelestarian alam dan masa depan Raja Ampat sebagai warisan dunia.

The post Presiden Prabowo Putuskan Cabut Empat Izin Tambang di Raja Ampat Demi Lindungi Lingkungan appeared first on Pontianak Informasi.

Dalam aksinya, para demonstran menyuarakan kekhawatiran bahwa pertambangan nikel yang semakin masif akan merusak ekosistem laut dan darat, serta mengancam mata pencaharian masyarakat adat yang bergantung pada kelestarian alam. Mereka juga menuntut pemerintah untuk menghentikan penggunaan aparat militer dalam mengamankan bisnis tambang di Blok Wabu yang dianggap merugikan masyarakat lokal.

Aksi ini mendapat perhatian serius karena dilakukan tepat di depan Wakil Menteri Luar Negeri, yang selama ini dianggap memiliki peran penting dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk dalam menjaga citra Indonesia di mata dunia terkait isu lingkungan dan hak asasi manusia.

Salah satu aktivis Greenpeace menyatakan, “Kami datang untuk menyuarakan suara rakyat Raja Ampat yang terpinggirkan. Pemerintah harus mendengarkan dan menghentikan aktivitas tambang yang merusak alam dan budaya kami”.

Sementara itu, masyarakat Raja Ampat juga menuntut agar aparat yang terlibat dalam praktik politik uang dan pelanggaran pemilu di daerah tersebut segera diproses hukum, sebagai bagian dari tuntutan keadilan yang lebih luas di Papua Barat.

Aksi demonstrasi ini menjadi sorotan karena menggabungkan isu lingkungan, hak masyarakat adat, dan politik lokal yang saling terkait, menegaskan bahwa perlindungan Raja Ampat bukan hanya soal konservasi alam, tetapi juga keadilan sosial dan demokrasi yang bersih.

Pemerintah diharapkan segera merespons tuntutan ini dengan kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat Papua, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut.

The post Demo Memanas di Depan Wakil Menteri Luar Negeri: Aktivis dan Masyarakat Raja Ampat Tolak Tambang Nikel yang Mengancam Alam Papua appeared first on Pontianak Informasi.