Adapun sembilan sekolah tersebut di antranya SMP Suster, SDN 23 Pontianak Barat, MIS Al Ikhwah, SD IT Darul Ihsan, SDN 16 Pontianak Kota, SDN 39 Pontianak Utara, SDN 13 Pontianak Utara, SDN 19 Pontianak Tenggara dan SDN 54 Pontianak Barat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penghargaan Adiwiyata bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan dorongan bagi sekolah untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Menurutnya, budaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan harus dimulai sejak dini, termasuk melalui aktivitas pembelajaran di sekolah.

“Adiwiyata ini bukan hanya soal lomba, tetapi bagaimana sekolah mampu membangun budaya lingkungan yang berkelanjutan. Kita ingin anak-anak terbiasa menjaga kebersihan, mengelola sampah, serta peduli terhadap ruang terbuka hijau,” ujarnya, usai menyerahkan piagam penghargaan di halaman SMP Suster, Kamis (27/11/2025).

Edi menambahkan, Pemkot Pontianak berkomitmen memperluas program Adiwiyata agar semakin banyak sekolah yang terlibat. Ia berharap ke depan seluruh sekolah di Pontianak dapat menerapkan prinsip-prinsip lingkungan dalam proses pembelajaran maupun kegiatan sehari-hari.

“Semakin banyak sekolah yang ikut, semakin besar dampaknya bagi lingkungan kita. Anak-anak ini nanti menjadi generasi yang sadar lingkungan dan mampu membawa perubahan,” katanya.

Ia juga mengapresiasi peran guru, orang tua, dan komunitas sekolah yang telah bekerja sama menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan nyaman.

“Semoga Pontianak dapat terus menjadi kota yang maju dengan kualitas lingkungan yang terjaga,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, bahhwa Disdikbud Pontianak terus memberikan pendampingan kepada sekolah, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan, pengelolaan sampah, penghijauan, hingga penguatan peran serta warga sekolah. Ia berharap ke depan jumlah sekolah Adiwiyata di Pontianak semakin bertambah.

“Kami ingin semua sekolah menjadi lingkungan belajar yang sehat dan mendidik. Melalui Adiwiyata, anak-anak tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikkan langsung bagaimana menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasnya.

The post 9 Sekolah di Pontianak Diganjar Adiwiyata, Wujudkan Sekolah Ramah Lingkungan appeared first on Pontianak Informasi.

Siswa yang menjadi korban, ZR, mengakui kesalahannya yang meloncati pagar sekolah untuk bolos dan sudah meminta maaf sebelumnya. Namun, meskipun permintaan maaf sudah disampaikan, guru yang bernama Rana Saputra tetap memberikan hukuman fisik berupa tamparan sebanyak tiga kali. “Ditampar 3 kali pertama pas udah selesai upacara. Banyak saksi. Digampar ada 8 orang,” ujar ZR.​

Peristiwa ini memicu pro dan kontra di masyarakat. Wali murid ZR, Deni Rukmana, meluapkan kekesalannya hingga melabrak guru di ruang guru sekolah tersebut. Deni menuntut penjelasan tentang alasan penamparan yang dianggap berlebihan. Ia juga meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun tangan menyelesaikan masalah ini.​

Gubernur Dedi Mulyadi kemudian mendatangi sekolah dan menemui guru tersebut. Ia memberikan dukungan terhadap upaya pendisiplinan siswa namun menegaskan bahwa tindakan penamparan tidak dapat dibenarkan. Dedi bahkan menyiapkan bantuan hukum untuk guru Rana agar kasus ini bisa diselesaikan secara adil.​

Selain ZR, diketahui ada delapan murid lain yang juga menerima hukuman serupa dari guru tersebut dengan alasan yang berbeda, seperti membolos dan kabur dari sekolah. Kasus ini memicu diskusi tentang batasan hukuman fisik dalam mendisiplinkan siswa dan perlunya edukasi alternatif yang lebih membangun.​

Sekolah dan pihak terkait diharapkan bisa mencari solusi terbaik agar kejadian serupa tidak terulang kembali sekaligus menjaga kondusifitas belajar mengajar yang aman dan nyaman bagi para siswa di Jawa Barat.

Kasus ini masih menjadi perhatian publik dan perkembangannya terus dipantau oleh berbagai pihak terutama pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada tindak kekerasan lebih lanjut di lingkungan sekolah.

The post Guru di Subang Jawa Barat Menampar Murid Tiga Kali Usai Upacara, Viral hingga Disoroti Dedi Mulyadi appeared first on Pontianak Informasi.

Program tersebut merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto yang kemudian ditarik ke Kalbar oleh Gubernur.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kalbar Heri Mustamin menyampaikan apresiasi sekaligus mengingatkan agar pemerataan akses tetap diperhatikan.

“Seluruh SMA dan SMK di Kalbar sudah memiliki akses internet, walaupun yang di luar jangkauan juga akan diusahakan. Jadi pemerintah daerah menyikapi positif program pusat ini. Mudah-mudahan soal pembiayaan dan penganggarannya bisa terkoneksi dengan baik, terkoordinasi, terkomunikasi, dan terkonsolidasi,” ujarnya, Sabtu (20/9/25).

Heri juga menegaskan perlunya kejelasan terkait sumber pendanaan, mekanisme, dan infrastruktur agar program berjalan efektif. Ia mengingatkan agar kejadian program serupa di masa lalu tidak terulang.

“Kasihan kalau tidak jelas. Sumber dana dari pusat berapa, daerah kewajibannya apa, itu harus jelas. Kita tentu menyambut baik program ini karena sangat dibutuhkan anak didik dan orang tua. Tapi jangan hanya menyenangkan masyarakat kota, Kalbar ini kan banyak pelosok yang kondisinya jauh berbeda,” tegasnya.

Ia mencontohkan daerah seperti Kapuas Hulu dan pedalaman di Kubu Raya yang masih kesulitan listrik, apalagi internet. Karena itu, menurutnya, pemerintah pusat perlu memahami bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara, baik di perkotaan maupun pedesaan.

“Apapun adanya, kita pantas bersyukur dan tentu menyambut baik. Mudah-mudahan program ini benar-benar memberi nilai tambah dalam rangka meningkatkan kecerdasan anak-anak didik kita,” pungkas Heri.

The post Internet Gratis Mulai Menjangkau Sekolah di Kalbar, DPRD Ingatkan Pemerataan hingga ke Pelosok appeared first on Pontianak Informasi.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Edi Kamtono melihat langsung kondisi keluarga yang hidup dalam keterbatasan, termasuk anak-anak yang putus sekolah dari keluarga tersebut.

“Pagi ini saya meninjau langsung kondisi keluarga di sini. Anaknya akan kita bantu untuk bisa kembali bersekolah melalui Sekolah Rakyat yang ada di Kota Pontianak. Intinya, tidak boleh lagi ada anak putus sekolah di kota ini,” ujarnya usai bertemu orang tua dari calon siswa tersebut, Selasa (29/7/2025).

Tak hanya pendidikan, pihaknya juga akan membedah rumah keluarga tersebut yang dinilai tidak layak huni. Menurut Edi, kondisi sanitasi seperti WC dan fasilitas dasar lainnya sangat memprihatinkan.

“Rumahnya juga akan kita bedah. Harapan saya kedepan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kota Pontianak,” tambahnya.

Selain itu, orang tua dari anak tersebut akan mendapatkan pelatihan keterampilan agar lebih produktif dalam menjalani kehidupan. Langkah ini merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Pontianak untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Edi menyebutkan, saat ini telah terdata sebanyak 12 anak yang membutuhkan pendidikan alternatif di Sekolah Rakyat. Ia mengimbau agar warga bersama RT, RW, hingga kelurahan proaktif mendata anak-anak putus sekolah di lingkungan masing-masing.

“Kita harapkan seluruh elemen masyarakat ikut berperan. Bila ada warga yang membutuhkan bantuan, tolong disampaikan kepada pemerintah agar bisa segera ditangani,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, menyampaikan bahwa dari hasil penjaringan tim di lapangan, dua anak dari keluarga tersebut akan masuk ke dalam program Sekolah Rakyat Provinsi Kalimantan Barat. Keduanya adalah Maula Raifa (7), yang akan duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan Winsen Halim (14), yang akan melanjutkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Anak-anak ini masuk dalam kategori masyarakat miskin berdasarkan data desil 1 dan 2 dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tapi ada juga pertimbangan kondisi riil di lapangan. Bila ditemukan warga dengan situasi yang sangat memprihatinkan, meskipun belum terdata di desil 1 atau 2, akan dilakukan verifikasi agar bisa ikut program ini,” paparnya.

Selain persoalan pendidikan, kondisi ekonomi keluarga Davidi juga menjadi perhatian. Selaku kepala keluarga, ia tidak memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki keterampilan dalam memperbaiki alat-alat elektronik seperti kipas angin dan kompor. Saat ini, ia tengah mengalami stroke ringan yang menyebabkan keterbatasan gerak di tangan kiri.

“Kami akan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan agar Pak Davidi bisa mendapat layanan rehabilitasi, seperti fisioterapi, di samping pengobatan rutin,” pungkas Trisnawati. (*prokopim*)

The post Wako : Tak Boleh Lagi Ada Anak Putus Sekolah di Pontianak appeared first on Pontianak Informasi.

Ia menyampaikan bahwa memang saat ini peserta didik yang berada di wilayah Tanjung Raya 1 masih diarahkan ke SMA/SMK di Tanjung Raya 2.

“Untuk daerah Tanjung Raya 1 itukan memang kita arahkan ke sekolah menengah atas yang berada di Tanjung Raya 2 yaitu SMAN 6 dan SMK Terpadu, namun memang daya tampungnya belum bisa memenuhi keseluruhan, sehingga memang perlu penambahan,” ungkapnya saat dimintai konfirmasi, Jumat (18/7/25).

Rita mengungkapkan bahwa pembangunan sekolah terunda karena hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan SMA/SMK Negeri di wilayah Tanjung Raya 1.

Selain itu Pemerintah Kota Pontianak masih terus berkoordinasi untuk tetap mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta di daerah tersebut.

“Selain itu dari Pemerintah Kota Pontianak masih terus berkoordinasi, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta yang ada di sekitar itu, sehingga memang anak-anak yang tidak tertampung di SMA Negeri kita arahkan masuk sekolah swasta,” tambahnya.

Rita menegaskan bahwa saat ini Pemprov Kalbar, melalui kebijakan Gubernur Kalbar telah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang ada di sekolah swasta.

“Saat ini kebijakan bapak gubernur diberikan bantuan biaya pendidikan (pada sekolah swasta) sehingga dapat memperingan masyarakat dalam pembayaran biaya iuran sekolah,” tuturnya.

The post Ini Penjelasan Disdikbud Kalbar Soal Tak Ada SMA Negeri di Tanray 1 Pontianak appeared first on Pontianak Informasi.

Program ini dibuka untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pendaftaran usulan calon siswa/i dimulai dari tanggal 14-17 Juli 2025. Selanjutnya, proses verifikasi berkas dan home visit atau kunjungan rumah calon siswa pada tanggal 18-23 Juli 2025.

Seluruh proses pendaftaran tidak dipungut biaya. Anak-anak yang diterima akan tinggal di asrama dengan fasilitas pendidikan dan kebutuhan dasar yang disediakan secara gratis, mulai dari tempat tinggal, makan, hingga perlengkapan belajar.

Adapun persyaratan calon siswa/i Sekolah Rakyat, di antaranya sebagai berikut:

1. Berasal dari keluarga kurang tidak mampu atau berada pada desil
   1 (satu) dan 2 (dua) DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
2. Usia minimal 7 tahun untuk SD per 1 Juli 2025, maksimal 15 tahun untuk SMP dan 21 tahun untuk SMA per 1 Juli 2025
3. Memiliki Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya
4. Diutamakan anak yang putus sekolah dan berpotensi putus sekolah
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Bersedia tinggal di asrama dan taat terhadap peraturan asrama
7. Surat Tanggung Jawab Mutlak Orang Tua
8. Telah lulus SD (untuk jenjang SMP) dan lulus SMP (untuk jenjang
   SMA)

Pemprov telah menyiapkan gedung rintisan sementara di Pontianak, yaitu eks Balai Latihan Kerja (BLKI), sebagai lokasi belajar dan asrama awal.

The post Pendaftaran Calon Siswa Sekolah Rakyat di Kalbar Mulai Dibuka, Ini Syaratnya appeared first on Pontianak Informasi.

Seperti terjadi di Sekolah Dasar Negeri 34, Kecamatan Pontianak Selatan. Pantauan dilokasi, suasana sekolah sudah dipadati sejak pukul 06.00 WIB. Orang tua tampak antusias mengantar anak-anak mereka yang memulai pengalaman baru sebagai siswa kelas 1 SD.

Beberapa anak tampak semangat dan antusias di hari pertama sebagai siswa SD. Namun, tak sedikit yang menangis, memeluk erat orang tuanya, dan enggan masuk ke dalam kelas.

Ria, salah satu orang tua siswa, mengaku sengaja datang sejak pagi pukul 06.15 WIB untuk mengantarkan dan memastikan anaknya mendapatkan tempat duduk yang ideal.

“Alhamdulillah dapat kursi barisan ke dua. Karena anak saya kecil, makanya pilihkan bangku didepan biar enak lihat gurunya, lihat papan tulis,”katanya.

Ia mengungkapkan mengalami drama tangis anaknya enggan untuk pergi sekolah. Namun baginya hal tersebut biasa bagi anak-anak di hari pertama sekolah.

“Namanya anak-anak adalah tadi dramanya. Saya semangatin, bilang ke dia nanti ketemu teman-teman baru, sudah jadi anak SD bukan anak TK lagi,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 34 Pontianak Selatan, Erni Yantini, memaklumi kondisi berebutan kursi. Namun ia menegaskan wali kelas tetap akan menyesuaikan tempat duduk siswa.

“Biasalah, namanya orang tua, maunya anak duduk di depan. Tapi wali kelas nanti yang akan menyesuaikan. Karena kalau anak tinggi duduk di depan, bisa menutupi teman di belakang. Jadi nanti pasti akan diatur ulang sesuai kondisi,” ujarnya.

Erni menjelaskan, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kepada siswa baru mulai dari tanggal 14 Juli sampai 18 Juli 2025.

Selama MPLS, siswa akan mengikuti berbagai kegiatan pengenalan, seperti berkenalan dengan guru dan teman, pengenalan aturan sekolah, hingga kegiatan menyenangkan yang dirancang untuk membuat anak merasa nyaman di lingkungan barunya.

“Hari ini anak-anak dikenalkan dengan ruang-ruang sekolah, seperti ruang kepala sekolah, TU, guru, hingga kantin. Jam pulang juga masih dibatasi hingga pukul 09.00 WIB,” jelasnya.

Tahun ini, SDN 34 menerima 112 siswa baru yang dibagi dalam empat kelas (ombel). Peminatnya cukup tinggi, bahkan mencapai hampir 160 pendaftar, namun seleksi dilakukan sesuai zonasi dan prioritas pendaftaran.

The post Hari Pertama Sekolah di Pontianak, Anak Menangis hingga Ortu Amankan Kursi Paling Depan appeared first on Pontianak Informasi.

Pantauan di lokasi pada Jumat (11/7/2025) sekitar pukul 13.00 WIB, para pengunjung yang didominasi oleh ibu-ibu memenuhi lorong-lorong toko untuk mencari berbagai kebutuhan sekolah. Mulai dari buku tulis, pulpen, pensil, kaus kaki, hingga tas, tampak menjadi incaran utama para pembeli.

Toko Buku Juanda yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an ini memang dikenal sebagai pusat belanja perlengkapan sekolah yang lengkap. Tak hanya warga Pontianak, pembeli juga datang dari luar kota seperti Mempawah hingga Singkawang.

Salah satunya adalah Cici, warga Kabupaten Mempawah, yang mengaku rutin berbelanja di toko tersebut setiap tahun untuk kebutuhan sekolah anaknya.

“Tadi beli buku, dasi, macam-macam perlengkapan untuk anak sekolah. Dari minggu lalu memang sudah mencicil perlengkapan sekolah anak,” ungkapnya.

“Suka belanja di sini karena lengkap. Tiap tahun memang sudah langganan di sini,” tambahnya.

Manajer Toko Buku Juanda, Leonardo, menyebut lonjakan pembeli mulai terasa sejak 7 Juni lalu. Barang yang paling banyak dicari antara lain buku tulis, buku paket, alat tulis kantor (ATK), hingga kaus kaki dan topi.

“Kebanyakan warga beli buku tulis, buku paket, pulpen, dan perlengkapan ATK lainnya karena mau masuk sekolah. Buku tulis yang kami jual kisaran Rp30 ribu sampai Rp40 ribu,” ujarnya.

Toko Buku Juanda buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 21.00 WIB. Menurut Leonardo, pembeli datang hampir setiap jam, dan aktivitas jual-beli masih ramai hingga malam hari.

“Sekitar jam 9 malam itu masih ada pembeli yang belanja,” ungkapnya.

Tahun ini, lanjut Leonardo, penjualan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ia memastikan stok perlengkapan sekolah di tokonya masih aman hingga hari pertama masuk sekolah.

“Untuk saat ini, stok kami masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para siswa,” tutupnya.

The post H-3 Masuk Sekolah, Warga Pontianak Mulai Berburu Perlengkapan Sekolah appeared first on Pontianak Informasi.

“untuk satuan pendidikan maupun perseorangan dalam hal ini kepala sekolah ataupun guru, tidak boleh menjual seragam sekolah di satuan pendidikan,”tegasnya, Jumat (20/6/25).

Rita menyarankan orang tua untuk membeli baju seragam sekolah yakni putih abu-abu di toko-toko yang memang menyediakan seragam tersebut.

“Jadi silakan siswa, orang tua, membeli seragamnya di tempat-tempat yang sudah dijual, di pasar dan kooperasi,”ujarnya.

Rita menegaskan, jika ada sekolah atau guru yang tetap menjual seragam atau mengarahkan pembelian ke pihak tertentu, akan diberikan sanksi tegas.

“jika ada kepala sekolah maupun guru yang menjual perlengkapan sekolah atau seragam sekolah kepada siswa dan mengarahkan siswa untuk membeli ke satu tempat, maka ini akan kami sanksi tegas,”tegasnya.

Sementara untuk seragam khusus seperti batik sekolah atau baju olahraga, pihak sekolah hanya boleh menunjukkan contoh modelnya. Selanjutnya, pembelian tetap menjadi pilihan orang tua.

Baju batik dan baju olahraga itu pihak sekolah hanya memberikan contoh saja. Contoh baju batiknya seperti apa, baju olahraganya seperti apa, tetap kita serahkan kepada orang tua dan siswa untuk membeli di luar dari satuan pendidikan.

Sementara itu, untuk siswa dari keluarga kurang mampu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disebut tetap menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah.

“Tahun ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada bantuan untuk perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu,” tutupnya.

The post Kadisdikbud Larang Keras Sekolah Jual Seragam, Pelanggar Bakal Disanksi appeared first on Pontianak Informasi.

Kadisdikbud Kalbar Rita Hastarita Kadisdikbud Kalbar menyampaikan bahwa SPMB ini dilakukan melalui daring menggunakan Aplikasi E-Siswa, artinya semua masyarakat dapat melakukan kontrol bersama. Yang mana seluruh peserta didik ini mendaftar lewat online.

“Jadi ada beberapa sekolah di Kalbar yang mendaftar SPMB masih offline, karena kendala tidak ada jaringan internet. Tapi kita pastikan  lewat jalur manapun tidak bisa dititip -titip, apalagi yang secara daring bisa kita pantau bersama lewat E-Siswa,”ujarnya.

Rita Hastarita menegaskan yang pasti jika ada titipan yang dilakukan oleh pihak satuan pendidikan akan disanksi tegas baik dari satuan pendidikannya, maupun dari calon peserta didiknya.

“Kalau dari peserta didik yang menyalahi aturan akan langsung kita didiskualifikasi . Misalnya ditemukan pemalsuan terkait prestasi ini akan didiskualififkasi. Jadi kita validasi terhadap seritifikat prestasi sebelumnya untuk pengecekan nya,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Ria Norsan berpesan dengan telah dibukanya pendaftaran SPMB tahun 2025 di Kalbar, diharapkan pelaksanaan ini sesuai aturan tanpa adanya titipan dari manapun.

“Saya minta laksanakan sesuai aturan , dan saya pastikan tidak ada titipan dan harus sesuai dengan aturan,”ujarnya.

Ia meminta jangan ada yang berani-berani untuk melakukan perbuatan curang dan sebagainya.

“Jadi harus patuh aturan,  misalnya syaratnya pakai perangkingan dari 1-50 , yang diambil itu harus sampai 50. Jadi yang 51 nya tidak,”pungkasnya.

The post SPMB 2025 Mulai Dibuka, Dikbud Kalbar Bakal Sanksi Tegas Oknum Satuan Pendidikan dan Siswa yang Curang appeared first on Pontianak Informasi.