PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menerima audiensi dan silahturahmi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar, di ruang kerjanya, kantor Gubernur Kalbar, Kamis (8/6/2023).
“Tadi saya menerima Plt Kepala BPS Provinsi Kalbar untuk berdiskusi tentang Sensus Pertanian 2023. Kita Pemerintah Provinsi Kalbar menyambut baik Sensus tersebut dan mendukung penuh Sensus Pertanian ini,” ungkapnya.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Plt Kepala BPS Provinsi Kalbar Firmansyah berdiskusi tentang Sensus Pertanian 2023 (ST2023) yang akan dilakukan bulan Juni hingga bulan Juli 2023, serentak di seluruh Indonesia.
“Kita menginformasikan kepada Sekda Provinsi Kalbar bahwa BPS saat ini sedang melakukan Sensus Pertanian 2023 yang dimulai bulan Juni dan Juli. Jadi untuk mengontak usaha-usaha petani di sektor pertahanan pangan hingga kehutanan,” ujarnya.
Hasil dari Sensus Pertanian 2023 ini, digunakan untuk mengetahui jumlah populasi petani dan peternak yang ada di daerah Kalbar, sehingga bisa membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam mengambil kebijakan bagi masyarakat.
“Sensus Pertanian 2023 (ST2023) didesain agar mampu memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga wilayah terkecil. Di samping itu, data hasil ST2023 dapat digunakan menjadi tolak ukur Statistik Pertanian yang ada saat ini serta sebagai kerangka sampel untuk survei pertanian selanjutnya,” tuturnya.
Sebelumnya, pada Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara, Jakarta, 15 Mei lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pertanian merupakan sektor yang amat penting dan melibatkan hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, Kepala Negara mendorong adanya akurasi data ST2023 sebagai fondasi untuk menyusun kebijakan secara tepat di bidang pertanian.
Sensus Pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, tentang Statistik dan Rekomendasi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Adapun tema ST2023 adalah “Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Tema ini memproyeksikan tujuan bahwa ST2023 mampu menghasilkan data yang berkualitas sehingga dapat menjadi landasan yang valid dalam perumusan kebijakan di bidang pertanian.
Informasi yang dikumpulkan melalui ST2023 ini, antara lain jenis tanaman, luas lahan, teknik budidaya, dan profil petani berbasis nama dan alamat. Termasuk model irigasi, status kepemilikan tanah, struktur demografi petani (mencakup petani milenial), serta informasi UMKM dan pelaku usaha di bidang pertanian.