Ilustrasi produksi beras di Kalbar. (Freepik)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – DPRD Kalbar meminta pemerintah provinsi agar mendongkrak produksi beras lokal. Hal ini dilakukan mengingat pasokan dalam negeri yang sangat kurang.
Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Affandie mengatakan, sejauh ini sarana pendukung tak dipenuhi pemerintah. Misalnya kuota pupuk subsidi hanya 30 persen diberikan ke petani.
“Sehingga, 70 persen mau dari mana. Petani tak mampu membeli pupuk non subsidi. Pemerintah pun manaikkan harga HET, dari Rp9 ribu menjadi Rp12,500,” katanya, kemarin.
Situasi ini diperparah dengan negara importir beras yanh menahan jualannya untuk mencukupi produksi dalam negeri mereka, karena dampak perang dunia.
“Misalnya puput itu banyak dari Rusia. Kita berharap minyak tak berpengaruh dengan perang,” katanya.
Maka itu, Affandie menilai produksi beras lokal harus digenjot pemerintah. Dia pun mengingatkan, komitmen tersebut tak hanya di atas meja. Tetapi harus benar-benar dilaksanakan.
“Jangan seperti program food estate yang katanya membuka lahan se-Indonesia dua juta hektare dan di Kalbar hanya dapat 19 ribu hektare,” ujarnya.
Dia mengatakan, program yang hanya membuka lahan tanpa sarana prasarana yang dilengkapi, akhirnya lahan dibuka jadi lahan tidur kembali. (ap)
