Foto bersama usai pertemuan Koordinasi Kemitraan Dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Kota Pontianak. (Dok. Prokopim Pemkot Pontianak)
PONTIANAK INFORMASI, PONTIANAK – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pontianak menggelar pertemuan bersama pihak hotel dan pegiat penanggulangan HIV/AIDS se-Kota Pontianak, di Aula Blanchard UPT Bahasa Universitas Tanjungpura, Kamis (26/10/2023). Pertemuan itu membahas upaya penanggulangan virus HIV/AIDS di Kota Pontianak.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap penanggulangan AIDS dapat lebih serius dengan memperhatikan data yang rawan orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Tracking by name by address, menurutnya dapat menjadi langkah pencegahan. Keterbukaan informasi diakui mampu menanggulangi penyebaran virus seperti di negara-negara maju. Walau berhalangan dengan aturan, dirinya yakin melacak akar penyebaran dapat dilakukan dengan sistem yang matang.
“Dalam rangka sinergisitas KPA Kota Pontianak dengan instansi swasta, dalam hal ini perhotelan bersama pegiat, kita mengingatkan tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak. Sistemnya harus dimatangkan lagi,” paparnya usai membuka rapat koordinasi.
Tidak kalah penting adalah menerapkan pola hidup sehat. Di berbagai kesempatan, Edi selalu mengajak seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk membiasakan gaya hidup yang sehat. Mulai dari manajemen waktu, pola makan sampai olahraga. Setelah dilanda pandemi covid-19, perhatian terhadap HIV/AIDS mulai berkurang.
“Virus ini hanya bisa terpapar lewat transfusi darah, jarum suntik atau hubungan seksual. KPA Kota Pontianak selalu melakukan pencegahan dengan membagikan alat kontrasepsi dan jarum suntik,” katanya
Sekretaris KPA Kota Pontianak, Lusi Nuryanti memaparkan, hingga hari ini terdapat kurang lebih seribu ODHA di Kota Pontianak. Menjadi tantangan pihaknya karena anggaran penanggulangan AIDS dari pemerintah pusat kian berkurang.
“Semua ODHA, mulai dari pengobatan, itu ditanggung oleh BPJS. Sejak tahun 1993, Pemerintah Kota Pontianak sudah lebih dahulu membentuk KPA, tiga tahun sebelum dibentuknya secara nasional,” jelasnya. (ap)
